Cobaan Buat Petani Kedaulatan Pangan Dijegal UU Cipta Kerja

10

BISNIS BANDUNG– Serikat Petani Indonesia (SPI) kembali mengeluarkan catatan akhir tahun (catahu) di penghujung tahun 2020 ini. Menurut Ketua Umum SPI Henry Saragih, catahu ini disusun berdasarkan data-data pendukung  dari laporan  hasil investigasi, informasi dari lembaga lain, pengamatan serta informasi dari media massa.

“Hal ini mengingat petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan, sebagai pihak yang terpapar langsung dari berbagai kebijakan di sektor pertanian dan perdesaan, belum terlibat langsung dalam perumusan kebijakan  yang akan berdampak bagi mereka sendiri,” paparnya kepada Bisnis Bandung (BB), Senin  di Bandung.

 

Perbenihan

Henry menjelaskan, disahkannya UU Cipta Kerja juga berpotensi membawa dampak negatif bagi kebijakan perbenihan di Indonesia. UU Cipta Kerja mempermudah ketentuan terkait pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (UU Hortikultura), terdapat ketentuan bahwa pemasukan benih ke dalam wilayah Indonesia untuk kepentingan komersial hanya diperbolehkan bila tidak dapat diproduksi dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi.

“Ketentuan ini dihapus dalam UU Cipta Kerja, dan jelas akan mengakibatkan terancamnya kedaulatan petani atas benih, karena upaya perlindungan terhadap petani di tingkat nasional semakin diminimalisir. Tidak hanya itu, hal tersebut juga akan semakin mempersulit keinginan pemerintah indonesia untuk mewujudkan 1000 desa mandiri benih yang ditargetkan sejak tahun 2014.”tegasnya.

Ia melanjutkan, selain berdampak pada UU Hortikultura, kebijakan perbenihan di Indonesia juga akan terdampak dengan dihapusnya beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT) pasca disahkannya UU Cipta Kerja.

Di dalam UU PVT pada dasarnya terdapat ketentuan mengenai syarat yang ketat terkait perlindungan varietas tanaman, sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat (2) dan ayat (4). Hanya saja ketentuan ini dihapuskan dalam UU Cipta Kerja. “Dengan dihapuskannya ketentuan tersebut, hal ini akan membuat Varietas Transgenik atau Genetic Modified Organism (GMO) akan lebih mudah didaftarkan dan diedarkan di wilayah NKRI. Hal ini akan mengancam varietas lokal yang dibudidayakan petani,” keluhnya.

Nilai Tukar Petani

Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak yang serius bagi tata niaga pertanian di Indonesia. Sejak pertama kali dikonfirmasi oleh pemerintah Indonesia pada awal Maret 2020, situasi pandemi Covid-19 mengakibatkan rendahnya serapan produk hasil pertanian. Diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mayoritas diterapkan di perkotaan, seperti di Jabodetabek, Jawa Timur, Banten, dan daerah perkotaan lainnya pada awal sampai pertengahan tahun.

“Kondisi di lapangan juga menunjukkan gambaran yang serupa. Berdasarkan laporan dari petani SPI di Jawa Barat, seperti di Desa Ciaruteun, Kab. Bogor, menyebutkan harga sayuran seperti bayam, kangkung dan caisim mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Begitu juga, laporan dari SPI Pasir Datar dan Suka Mulya, Kab. Sukabumi, memang rata-rata harga sayuran seperti wortel, cabai, dan kol mengalami kenaikan, namun, petani di sana belum masih belum mampu menutupi kerugian di bulan-bulan sebelumnya akibat penyerapan sayuran yang rendah,” kata Henry.

Henry melanjutkan, pemerintah pada dasarnya telah mengambil beberapa kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Misalnya pemerintah telah merangkul BUMN di sektor pangan sebagai penjamin pasar (off taker) agar produksi dari petani dapat diserap.

“SPI menyoroti bahwa hal ini belum dijalankan secara maksimal oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya memaksimalkan peran BUMN sektor pangan, bahkan dapat menjadikan koperasi-koperasi petani sebagai penjamin sarana untuk membeli sekaligus memasarkan hasil panen dari petani,” tambahnya.(E-018)***