Dampak Ketidaksepahaman Antar Pemda Lahan Produktif Menyusut

17

BISNIS BANDUNG — Guru Besar Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof.Ir.Maman Haeruman K. MSc.,PhD mengemukakan, lahan pertanian di Indonesia pada tahun 1990 tercatat seluas 8,48 juta hektar, tetapi dalam 10 tahun  berkurang menjadi 8,15 juta hektar dan terakhir tercatat 8,1 juta hektar.  Kementerian Pertanian menetapkan 5 juta hektar sawah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) , 7.1 juta hektar ditetapkan sebagai sawah abadi dan 2,1 juta hektar sebagai lahan pertanian yang tidak boleh diganggu.

Menurut Maman , permasalahan besar yang terkait dengan lahan pertanian abadi adalah di Pulau Jawa yang dihuni sekitar 2/3 jumlah penduduk Indonesia. Besarnya jumlah penduduk inilah yang mengakibatkan lahan-lahan pertanian di Pulau Jawa semakin menciut dari waktu ke waktu karena kebutuhan pemukiman dan lainnya. Jumlah penduduk yang besar menjadi daya tarik bagi pengembangan industri yang memerlukan banyak tenaga kerja dengan mobilitasnya yang harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan yang memerlukan lahan. Sama pula halnya dengan keberadaan pasar untuk melayani berbagai kebutuhan,  juga mengkonversi lahan pertanian.

Maman menyebut , Propinsi Jawa Barat pada tahun 2013 memiliki luas lahan sawah 925.000 hektar dan hasilnya telah menjadikan Jabar sebagai salah satu lumbung beras nasional. Pemprov Jabar berharapn luas lahan sawah tersebut menjadi lahan pertanian abadi. Akan tetapi, lanjut Maman , negosiasi dengan Pemkab dan Pemkot untuk mempertahankan luas lahan sawah  tersebut belum ada kesefahaman.  Dalam 10 tahun terakhir 18.000 hektar lahan sawah di Jawa Barat telah beralih fungsi menjadi perumahan, industri dan lainnya. Berkaitan dengan lokasinya yang berdampingan dengan Jakarta, konversi lahan pertanian di Jawa Barat ini paling signifikan. Misalnya di Bogor dalam 3 tahun terakhir lahan pertaniannya menyusut 1000 hektar karena pertumbuhan penduduk dan para pendatang yang buka usaha dengan banyak menciptakan lahan tidur. Sementara di Kabupaten Bekasi,  lahan pertanian sawah seluas 51.000 hektar, diusulkan jadi lahan pertanian abadi seluas 35.000 hektar. ”Peraturan Daerah Pemprov Jabar No 27 Tahun 2010 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam realisasinya tidak ada kemajuan alias alot,” ujar Maman menegaskan.

Prof.Ir.Maman Haeruman K. MSc.,PhD, juga menyebut , pemerintah Kabupaten Bandung yang menetapkan 31.000 hektar lahan sawah sebagai lahan abadi untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan yang dituangkan dalam Perda nomor 1 tahun 2019 tentang Perlindungan LP2B. Penyusutan lahan sawah di wilayah Kabupaten Bandung dalam setiap tahunnya cukup besar. Yang paling miris karena Pemerintah Pusat menggunakan 10.000 hektar untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, sehingga lahan pertanian abadi tersisa  21.000 hektar.

Mengenai lahan pertanian di Kota Bandung , selain luasannya relatif kecil yang digunakan untuk  taman tematik, tapi memiliki hamparan pesawahan lebih luas. Lahan itu berfungsi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) seluas 32,8 hektar terdapat di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru  yang dikelola oleh petani setempat dengan sistem bagi hasil 70:30 ( 70 petani, 30 Pemkot). Hasil sawah ini memberikan kontribusi sekitar 5 % dari kebutuhan konsumsi Kota Bandung 600 ton/hari. Kekurangannya dipenuhi dari luar Kota Bandung.

Dikemukakan Guru Besar Fakultas Pertanian , faktor yang dapat meningkatkan lahan pertanian abadi kalau ada lahan pertanian baru, misalnya melalui pencetakan sawah, atau terjadinya pengendapan lumpur seperti terjadi di muara sungai sepanjang Jalur Pantura. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan lahan pertanian yang dikonversikan ke lahan non pertanian angkanya relatif kecil. Lahan pertanian abadi , khususnya Jawa Barat terancam menurun secara signifikan karena penduduknya paling banyak dibandingkan propinsi lain, belum lagi lokasinya yang berdampingan dengan Ibu Kota memudahkan masuknya para pengusaha  yang mengkonversikan lahan pertanian jadi lahan non pertanian. Selain itu perkembangan infrastruktur jalan (Cisumdawu), jalan kereta cepat Bandung – Jakarta, juga proyek-proyek strategis Pemerintah Pusat maupun daerah mengarah pada terjadinya alih fungsi lahan

Maman berpendapat,  kelemahan program lahan pertanian abadi, juga karena kepentingan penduduk yang  tidak mampu mempertahankan posisi pertaniannya dan menjualnya.

Tidak menguntungkan

Ancaman pertama secara internal terkait dengan penguasaan lahan kepemilikan yang makin menyempit antara lain akibat sistem waris tanpa batas di kalangan petani, lahan sempit dibagi ke sejumlah ahli waris. Secara ekonomis lahan sempit tersebut tidak menguntungkan jika dikelola dan ujungnya adalah penjualan lahan pertanian tersebut. Kemudian adanya pengembangan infrastruktur. Seperti Jalan TOL , proyek kereta api cepat yang mengkonversi ribuan hektar lahan pertanian , ditambah proyek- proyek pemerintah,seperti Pelabuhan Udara Kerta Jati, Pelabuhan Laut Patimban yang mengkonversi lahan pesawahan di wilayah utaraJabar. ”Karena sebagian besar lahan yang dikonversi adalah lahan sawah, maka hasil padi/beras di Jawa Barat jadi menurun,” ujar Maman , Senin di Bandung.

Berpedoman pada pertimbangan Kementerian Pertanian, komoditas pertanian yang diprioritaskan adalah padi sebagai sumber pangan utama (makanan pokok) yang terkait  upaya menghindari  krisis pangan dan impor beras yang berlebihan. Jadi lahan pertanian abadi ini didominasi lahan sawah. Lahan pertanian yang harus diabadikan , tidak hanya padi, tapi juga komoditas hortikultura , antara lain sayuran.

Dalam konteks ini keberpihakan Pemerintah untuk melindungi para petani dengan lahan pertaniannya harus  nyata dirasakan oleh petani. Contohnya di Jawa Barat, dengan alasan kepentingan strategis 10.000 hektar lahan abadi diambil oleh Pemerintah Pusat, menunjukkan betapa rapuhnya perlindungan terhadap lahan pertanian abadi yang justru dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Pertanyaannya adalah insentif apa yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada petani agar lahan pertaniannya tidak dikonversikan atau dijual ke pihak-pihak yang akan mengalih fungsikan lahan pertanian. Kebijakan yang perlu diaplikasikan agar perlindungan terhadap lahan abadi optimal, harus diarahkan agar imbalan yang dapat dinikmati petani dari lahan yang dimiliki dan dikuasainya itu (farm gate price – harga hasil di pintu petani) memberi rangsangan ekonomi bagi petani untuk berproduksi.

Lebih lanjut  Maman menyebut , pengawasan dan evaluasi dari Pemerintah dalam perlindungan lahan pertanian abadi harus konsisten dilakukan berkesinambungan terkait dengan sistem pertanian yang dikembangkan, apakah masih pada tahapan basis lahan, atau basis teknologi dan kapital. Pada basis mana petani berada, secara ekonomis harus dapat memberi keuntungan secara nyata.  Luasan lahan pertanian abadi harus tertuang dalam RTRW yang harus diketahui publik agar upaya untuk mengkonversikan lahan pertanian ke non pertanian bisa dikethaui dan dihindari.

Lahan pertanian abadi ini harus dilihat dalam perspektif tidak hanya berfungsi sebatas “pabrik penyedia pangan” tapi juga aspek lingkungan terkait lahan terbuka hijau (RTH) dan ketersediaan oksigen . Ketetapan lahan abadi seluas 5 juta hektar oleh Kementerian Pertanian harus dipertahankan, jangan malahan menciut . ”Syukur-syukur kalau lahan pertanian abadi bisa diperluas untuki keamanan dan kenyamanan generasi mendatang terkait konsumsi, keindahan dan kesehatan ,” pungkas Maman. (E-018)***