Daripada Diancam Pidana Bagi Penolak Vaksin Buatlah Sosialisasi Yang Keatif Dan Edukatif Agar Masyarakat Paham

3

BISNIS BANDUNG – Ketua Satgas Covid-19 PB IDI Zubairi Djoerban mengatakan, agar pemerintah mengurangi ancaman sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak pemberian vaksin covid-19. Pernyataan itu disampaikan  Zubairi melalui unggahan dalam akun Twitter resminya, @ProfesorZubairi.

“Baiknya, narasi-narasi hukuman pidana bagi penolak vaksin dikurangi,” tulisnya,  Rabu (13/1).

Daripada memberikan ancaman pidana,  sebaiknya pemerintah memberikan sosialisasi dan edukasi. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap vaksin covid-19 bertambah, sehingga mengurangi aksi penolakan vaksin covid-19 tersebut.

“Buatlah sosialisasi yang kreatif dan edukatif. Saya rasa, mereka punya niat sama untuk atasi pandemi ini. Ajak diskusi. Jika sosialisasi maksimal, bisa jadi jumlah penolak vaksin akan berkurang. Ikhtiar,” ujar Zubairi.

Pemberian sanksi kepada masyarakat yang menolak vaksin virus corona pernah disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej, selain menyatakan jika vaksinasi bersifat wajib bagi warga Indonesia.

“Jika ada warga negara tidak mau divaksin bisa kena sanksi pidana. Bisa denda, bisa penjara, bisa juga kedua-duanya,” ucap Edward dalam sebuah webinar, Sabtu (8/1) pekan  lalu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengatur sanksi bagi penolak vaksin melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Menolak vaksin akan dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5 juta. Namun, lingkup pemberlakuan Perda tersebut hanya terbatas pada wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Kritik mengenai ancaman pidana bagi penolak vaksin covid-19 itu juga disampaikan Zubairi. Dikatakan, warga atau pasien boleh memilih untuk disuntik vaksin atau tidak setelah diberikan penjelasan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Dengan kata lain program vaksinasi harus dengan persetujuan warga atau pasien.

Bumerang

“Biasanya di kedokteran ada istilah konfidensialitas dan konsen. Konsen artinya setelah diberi penjelasan,  pasien boleh memilih, mau disuntik atau tidak, mau disuntik atau tidak mau obat ini atau tidak,” kata Zubairi baru-baru ini.  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menilai mewajibkan vaksinasi corona kepada setiap warga hanya akan menjadikan bumerang yang memicu mereka semakin bersikap antipati terkait vaksin Covid-19. Sebab itu WHO  tidak setuju dengan aturan negara yang mewajibkan vaksin corona. WHO tak memungkiri jika banyak kalangan yang masih meragukan .

Baca Juga :   Sopir Bus Maut Cicalengka Ditetapkan Sebagai Tersangka

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu berpendapat ,  lebih baik agar masyarakat mendapat penjelasan rinci terkait manfaat vaksin, hal serupa itu  jauh lebih efektif untuk menarik masyarakat agar mau divaksinasi daripada mewajibkannya.

Memaksa orang untuk divaksinasi adalah cara yang kurang tepat untuk mempromosikan vaksinasi Covid-19.

Menurut Direktur Urusan Darurat WHO, Micahel Ryan, pihaknya dan seluruh kepentingan di dunia perlu berjuang meyakinkan masyarakat umum agar mau divaksinasi.

Di Indonesia  vaksinasi Covid-19 dengan Presiden Jokowi, Rabu (13/1) pagi menjadi orang pertama disuntik vaksin corona buatan Sinovac Biotech, China di Istana Negara, Jakarta. (B-003) ***