Demokrasi Kursi Terbang

23

INDONESIA merupakan negara yang memiliki frekuensi pemilihan umum paling sering. Benar, pemilu secara nasional, yakni pemilu presiden dan anggota DPR, dilakukan lima tahun sekali. Akan tetapi pemilu nasional itu diikuti dengan pemilu-pemilu tingkat provindi, kabupaten, dan kota. Kita mengenalnya dengan sebutan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Pemilukada yang seyogianya dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada saat yang bersamaan, pada kenyataannya, tidak dapat dilakukan. Yang disebut pilkada setrentak itu hanya diikutin oleh beberapa provinsi,kota atau kabupaten.  Gubernut, bupati, dan walikota memiliki masa bakti yang berbeda-beda.Sehingga pilkadanya juga pasti berbeda waktu pula. Di Jawa Barat, misalnya, dari 27 kabupaten dan kota, yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020 hanya delapan daerah yakni Kabupaten Bandung, Pangandaran, Tasikmalaya, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, dan Kota Depok.

Kedelapan daerah itu melaksanakan pemilunkada selang satu tahun dari pemilu nasional. Satu tahun bagi perjalanan politik, amat sangat singkat. Di sana-sini masih berserakan sampah dan remah-remahnya. Masih banyak sisa pesta demokrasi itu yang belum terselesaikan secara tuntas. Tampak berbagai kasus remah pemilu itu yang harus ditangani KPK, Kejaksaan, dan lembaga  hukum lainnya. Kasus suap menyuap, saling rebut kursi legislatif, dan sebagainya, bermunculan seusai pemilu.

Sampai sekarang masih banyak orang dan golongan yang tidak menerima secara legawa, terbentuknya kabinet hasil pemilu. Anggapan, pemilu presiden tahun kemarin merupakan pemilu penuh kecurangan, masih terus menjadi ganjalan berat dalam hati beberapa kelompok masyarakat. Kemenangan Paslon I masih dianggap tidak sah bahkan illegal.   Ujungnya, semua keputusan pemerintah ditanggapi secara sinis, bahkan nyinyir.

Kondisi seperti itu secara global merupakan konsekuensi demokrasi. Banyak bangsa di dunia ini yang berangapan demokrasi identik dengan kericuhan. Bangsa kita beranggapan,  perbedaan pendapat tidak lantas selesai selepas pemilu. Masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia,  masih punya anggapan, demokrasi itu merupakan kebebasan tanpa batas. Perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat. Lawan politik adalah lawan abadi. Hal itu wajar terjadi di negara yang paham demokrasinya masih baru.Kita, sepertinya, masih mencari bentuk demokrasi yang berbeda dengan paham demokrasi Barat.

Proses pemilu di Negara kita masih harus melalui cara-cara yang anarkistis, saling teriak, bahkan saling lempar kursi dan perusakan sarana umum. Ketua organisasi atau partai politik terpilih dalam kongres, tidak lantas berterima. Kelompok lawan masih beranggapan, pemenang pilihan merupakan lawan yang segala kebijakannya harus ditentang. Kallau mungkin kelompok itu mendirikan partai atau organisasi baru.

Demokrasi kitra masih belum dilaksaakan secara dialogis, padahal musyawarah mufakat merupakan cara yang digunakans ebagai dasar negara.  Demokrasi kita bukan demokrasi  dialogis tetapi demokrasi kursi terbang. ***