Desa Fiktif Terjadi Juga

14

KORAN  ini  saat bergulirnya dana desa sudah  menyampaikan kekhawatiran, terjadinya penyelewengan. Dana desa yang menggelontorkan uang APBN Rp 60 triliun itu merupakan tenaga luar biasa besarnya bagi pembangunan perdesan. Pembangunan yang beberapa dekade ini lebih terkonsentrasi di kota-kotabesar, kini menukik ke daerah.  Desa menjadi sasaran utama peningkatan kesejahteraan rakyat.  Kita tahu, kesejahtetraan rakya di perdesaan, sangat besar dampaknya bagi pembangunan secara keseluruhan.

Dana desa yang mulai menggelontor tahun 2015 itu mampu mendorong pertumbuhan masyarakat desa. Tujuan utam,anya, memberi motivasi terwujudnya desa mandiri. Desa tidak lagi bergantung ke pemda atau ke pusat. Dengan kucuran modal miliaran rupiah itu, desa dapat menghidupkan ekonomi masyarakat, membentuk perusahaan desa (BUM-Des). Potensi desa berupa hasil pertanian, kerajinan, kuluiner, dan ekopnomi kreatif lokal, dapat dikembangkan menjadi usaha mandiri dengan memperluias pasar dan ikut dalam percaturan ekonomi domestik bahkan global.

Hasilnya sudah tampak. Ada beberapan desa yang secatra ekonomi benar-benar mandiri. Akan tetapi, sejak awal, ada semacam kekhawatiran, terjadinya penyalaghgunaan dana. Penggelontoran dana yang begitu besar bisa merupakan kejutan bagi masyarakart desa, terutama bagi para pamongnya. Koran ini mengharapkan adanya  bimbingan dan pendampingan bagi para pamong desa dalam mengelola dana desa tersebut. Dana desa juga rawan terjadinya korupsi. Bukan hanya dilakuikan aparatur desa tetapi secara bancakan dilakukann oleh oknum di tingkat kecamatan, bahkan kabupaten. Sebelum dana tersebut dicairkan, pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, mel;akukan pemetaan dan pendataan ulang jumlah desa yang ada di semua kecamatan. Karena pengawasan oleh pusat sulit dilakukan akibat jarak, kemungkinan munculnya desa fiktif akan terjadi.

Tahun  2019, ketika dana desa baru berusia 4 tahun, sudah terbongkar adanya ketidak cocokan jumlah desa.  Terbongkar di Kabupaten Konwae Sulawesi Tenggara, terdapat sejumlah desa yang sebelumnya tidak ada. Baru muncul justru pada saat pemerintah merealisasikan rencana pembagian dana desa bagi semua desa di Indonesia. Semula Pemda Kabupaten Konawe mengajukan pengkodean bagi 52 desa di wilayahnya kepada Kemendagri melalui Peprov Sulawesi Tenggara.

Seperti duimuat KOMPAS 4/12,  Pemprov Sultera meminta Pemkab melampirkan Perda tentang peresmian desa-desa di wilayahnya. Dari 52 desa, Pemkab Konave menambah jumlah desanya menjkadi 56 dengan melampirkan Perda Tahun 2011 tentang peresmian desa. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, ternyata Perda itu baru dibuat tahun 2015 dengan pemunduran (backdfate/antidatur)  tanggal dan tahun. Perda No. 7/2011 itu menetapkan jumlah desa di Konawe ada 56, bertambah 4 dari jumlah 52 buah.

Tanpa penelitian  dan pengawaan lebih lanjutr, permohonan Kab. Konawe tentang pengkodean 56 desa itu lulus dan disetujui pusat. Semua desa itu mendapat kucuran dana desa.  Hal itu bisa terjadi akibat lemahnya pengawasan, terutama di tingkat pemprov. Pemerintah percaya penuh, terhadap penmgusulan pemkab. Kita sudah punya pengalaman terjadinya penyelewengan seperti itu. Sering terjadi luas tanah persawahan fiktif, jumlah penduduk fiktif, angka kelahiran fiktif, dan sebagainya.

Apabila mekanisme pengawasan, pembmbingan, dan pendampingan, berjalan secara baik, hal semaca, itu mungkin dapat dicegah. Pemerintah tidak boleh bertoleransi dengan kasus itu. Seyogianya terus diusut hingga segalanya terbuka dan yang bersalah mendapat hukuman setimpal. ***