Dewas : Bersalah Melanggar Kode Etik Firli Tidak Menunjukan Keteladanan Insan KPK

5

BISNIS BANDUNG – Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Panggabean menyatakan, Ketua KPK Firli Bahuri bersalah melanggar kode etik mengenai gaya hidup mewah, terperiksa terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean saat membacakan putusan dalam sidang yang disiarkan melalui streaming media, Kamis (24/9/2020). Dewan Pengawas KPK menilai Firli tidak mengindahkan kewajiban untuk menyadari bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai insan KPK.

Firli juga dinilai tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dalam perilaku sehari-hari yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf n dan Pasal 8 Ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020 tentang penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Atas pelanggaran tersebut, Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi ringan berupa pemberian Teguran Tertulis 2 kepada Firli. “Menghukum terperiksa dengan sanksi ringan berupa teguran tertulis, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan agar terperiksa sebagia Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan menaati larangan dan kewajiban yang diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Tumpak.

Firli Bahuri diadukan oleh MAKI ke Dewan Pengawas KPK karena dinilai telah melanggar etik terkait bergaya hidup mewah. Saat itu, Firli menggunakan helikopter milik perusahaan swasta dalam perjalanan pribadi Firli dari Palembang ke Baturaja.

Sebelumnya Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman selaku pelapor berharap Dewan Pengawas KPK mengatakan, Ketua KPK Firli Bahuri melanggar etik terkait gaya hidup mewah. Sidang putusan dugaan pelanggaran etik Firli tersebut  Kamis (24/9/2020) i. “Harapan saya Dewan Pengawas KPK menyatakan Pak Firli terbukti melanggar kode etik yaitu vergaya hidup mewah dan selanjutnya memutus yang seadil-adilnya,” kata Boyamin, Kamis pagi. Namun, permintaan Boyamin itu sepertinya sulit terwujud karena tidak ada sanksi berupa pergeseran jabatan dari ketua KPK menjadi wakil ketua KPK dalam Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik Pedoman Perilaku KPK. Peraturan itu menyatakan, sanksi berat yang dapat dijatuhkan bagi pimpinan dan Dewan Pengawas KPK adalah pemotongan gaji pokok sebesar 40 %. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis anggapan bahwa Dewan Pengawas KPK lamban dalam memutuskan dugaan pelanggaran etika Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Juga :   Manfaatkan Peluang dimasa AKB dengan Memperbaiki bidang Perekonomian

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa Dewan Pengawas KPK telah merampungkan tugasnya dalam dugaan pelanggaran etik yang menjerat Firli serta Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo.

“Dewas KPK telah bekerja dan merampungkan tugasnya terkait pemeriksaan etik dua terperiksa, yaitu YP (Yudi) dan FB (Firli),” kata Ali , baru-baru ini . Hal itu disampaikan Ali menanggapi pernyataan peneliti ICW Kurnia Ramadhana yang menyebut Dewan Pengawas KPK lambat memutuskan dugaan pelanggaran etik Firli.

Kritik tersebut dilontarkan Kurnia usai KPK mengumumkan pengunduran jadwal pembacaan putusan dari Selasa (15/9/2020) menjadi Rabu (23/9/2020) lantaran anggota Dewan Pengawas KPK mesti menjalani tes swab usai terindikasi berkontak pegawai KPK yang positif Covid-19.

Ali memahami bahwa publik menunggu-nunggu hasil putusan Dewan Pengawas KPK.

Namun ia menegaskan, faktor keselamatan serta kesehatan harus menjadi prioritas di tengah masa pandemi Covid-19.

“Dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, faktor kesehatan dan keselamatan tentunya menjadi hal yang utama,” ujar Ali.

Sebelumnya, aktivis ICW menilai Dewan Pengawas KPK lambat dalam memutuskan dugaan pelanggaran etik yang menjerat Firli.

“Semestinya sejak beberapa waktu lalu, Dewan Pengawas KPK sudah bisa memutuskan hal tersebut,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Selasa pekan lalu. (B-003) ***