Di Luar Skenario

82
Malah Minta Diperketat

     DI Negara demokrasi mah masyarakat berunjuk rasa itu biasa. Indonesia amat sering dilanda demo, baik dengan massa sedikit maupun yang besar-besaran. Sesuai UUD 45, rakyat menyampaikan pendapatnya, baik secara normaliter sesuai prosedur hukum maupun parleman jalanan, dapat dilakukan dan itu sah.

Masyarakat Indonesia lebih dari30 tahun sebelum Reformasi,  tidak mengenal unjuk rasa. Penyampaian aspirasi hanya boleh dilakukan melalui perwakilan rakyat di DPRD atau DPR. Itu pun tidak dapat dilakukan sembarang orang. Aspirasi rakyat hanya sampai di tingkat fraksi. Anmggota pantang interupsi pada siding paripurna. Pada masa itu, demo tabu dilakukan masyarakat. Ada yang berani berdemo? Kalau tidak dikatakan makar dan ditangkap, bisa-bisa disebut PKI Mereka disebut sebagai pengganggu stabilitas nasioonal

     Unjuk rasa besar-besaran baru trerjadi ketika kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sudah sangat menumpuk. Gelombang demonstrasi dari berbagai kota menuju Jakarta, menjelang keruntuhan Orde Baru.  Reformasi menginginkan adanya kebebasan mimbar, menyampaikan pendapat diperbolehkan. Sejak itu, demo di Indonesia menjadi gerakan baku yang “memaksa”pemerintah melalukan sesuatu sesuai dengan keinginan pendemo.

     Sejak awal Reformasi, setiap keinginan atau aspirasi, lebih sering dilakukan dengan unjuk rasa. Semua kalangan, baik buruh, mahasiswa, pelajar, ulama, maupun guru, amat sering berdemo. Orang berangapan, demo merupakan sarana paling efektif dalam menyampaikan usul, kehendak, atau aspirasi. Melalui unjuk rasa, segala unek-unek, kebencian, dan kepentingan politik, tertumpahkan. Perusakan fasilitas umum, penganiayaan terhadap petugas, bahkan penjarahan, berlangsung tanpa gangguan.

     Selasa, 6 Oktober 2020, demo besar-besaran kaum pekerja berlangsung di setiap ibu kota provinsi, kota, dan kabupaten, mengikuti demo  di Ibu Kota Negara. Demo yang dimotori kaum buruh itu berlangsung serempak di semua kota, akibat disahkannya Omnibus Law ata UU Cipta Kerja. Kaum pekerja dan sebagian elit politik serta mahasiswa ramai-ramai berunjuk rasa, meminta pemerinrah dan DPR mencabut kembali UU Cipta Keja.

       Demo yang berada di bawah kendali semua serikat pekerja, juga dilakukan di Bandung. Demo itu cenderung berwarna anarkistis, merusak fasilitas umum dan  kendaraan petugas. Banyak yang mengacungkan jempol, tanda setuju terhadap perusakan itu. Banyak pula yang menyesalkan, mengapa mesti merusak? Bagi yang tidak setuju, demo itu cenderung anarkistis. Meluapkan kekecewaan dengan merusak barang milik rakyat.

      Mereka menginginkan demo itu dilakukan dengan tertib, menyampaikan aspirasi dengan cara yang lebih beeretika. Perusakan bukan menyelesaikan masalah tetapi justru menimbulkan masalah baru. Orang-orang yang setuju  dengan kekerasan, perlakuan pedemo terhadap fasilitas umum, merupakan sesuatu yang wajar. Bahkan melalui medsos, mereka menyemangati para pedemo berlaku lebih dari itu.  Ada sinyalemen, mereka yang belaku anarkis itu bukan murni kaum buruh. Perilaku anarkistis dengan merusak fasilitas umum, berada di luar skenario unjuk rasa para pekerja.

      Yah, di mana pun pro kontra itu ada dan akan terus tumbuh di tengah masyarakat majemuk.

Silakan berunjuk rasa tetapi jadikanlah peristiwa itu sebagai bagian dari kreativitas masyarakat yang berbudaya. ***