DISHUB JABAR Akan Koordinasikan Permasalahan Transportasi Online ke KEMENHUB

214

Terkait adanya himbauan larangan beroperasi angkutan online,dinas perhubungan Provinsi Jawa Barat membantah telah mengeluarkan surat himbauan tersebut. Menanggapai aksi unjuk rasa para sopir online, Dishub Jabar akan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat.

Menanggapi aksi unjuk rasa ribuan sopir online di Gedung Sate yang meminta pencabutan larangan beroperasi untuk angkutan online. Dinas perhubungan provinsi Jawa Barat akan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat, guna membahas permasalahan ini. Dishub Jabar menilai kebijakan ini merupakan wewenang pemerintah pusat,dan pemerintah daerah tidak berhak untuk memutuskannya. Sementara itu, terkait beredarnya himbauan larangan beroperasi angkutan online,Dishub Jabar membantah telah mengeluarkan surat edaran tersebut. Hal tersebut dikatakan kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dedi M Taufik usai melakukan mediasi dengan perwakilan sopir online.

Sebelumnya, himbauan larangan beroperasi pengemudi online beredar pasca aksi mogok sejumlah trayek angkutan konvensional di kota Bandung, beberapa waktu lalu. Akibatnya banyak penumpang yang terlantar. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diharapkan,untuk sementara angkutan online tidak dulu beroperasi hingga ada surat edaran lanjutan.

Yuwana Kurniawan, BandungTV.