Djudju : Tersangkanya Sama Surat Perintah Penahanan Cacat Hukum

2

BISNIS BANDUNG – Kuasa hukum Rizieq Shihab, Djudju Purwantoro, surat perintah penahanan atas nama diri pemohon cacat hukum, karena menggabungkan peristiwa pidana khusus dengan pidana umum

Dikemukakan Djudju,  pihaknya  menyampaikan beberapa kesimpulan atas sidang gugatan praperadilan yang diajukan kliennya

Pertama, surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan dari polisi terhadap kliennya dinilai cacat hukum administrasi dan tidak sah.

“Dan sudah sepatutnya dibatalkan,” ujar Djudju dalam keterangan  tertulis tentang praperadilan kliennya, Rabu, 10/3/21 yang diperolah wartawan.

Cacat hukum administrasi menurut Djudju, karena penangkapan dan penahanan Rizieq didasari dua buah Surat Perintah Penyidikan alias Sprindik. Kedua Sprindik tersebut bernomor SP.Sidik/4604/XI/2020/Ditreskrimum, tanggal 26 November 2020, dan SP.Sidik/4735/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 9 Desember 2020.

Sprindik tersebut berdiri masing-masing dengan nomor, tanggal dan bulan yang berbeda-beda. “Padahal tersangkanya sama, yaitu, Habib Rizieq Shihab. Peristiwa hukum yang sama, yaitu “berkerumun” di daerah Petamburan, Jakarta Pusat, dalam acara Maulid Nabi.

Kesimpulan lain dalam persidangan ini adalah perkara khusus tidak dapat digabungkan sangkaannya dengan tindak pidana umum.

Delik pidana tentang larangan berkerumunan diatur klausulnya dalam pidana khusus, yaitu Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Sementara itu, termohon praperadilan, yakni Polri menahan Rizieq dengan sangkaan pidana umum di Pasal 160 KUHP.

“Konsekwensinya, surat perintah penahanan atas nama diri pemohon cacat hukum, karena menggabungkan peristiwa pidana khusus dengan pidana umum,” ungkap Djudju. (B-003) ***

Baca Juga :   Firman: Harus Malu Produk Hukum Dibatalkan MA