Donald Trump Ancam Blokir TikTok, Bisa Bahayakan?

125
Donald Trump Ancam Blokir TikTok, Bisa Bahayakan?

SETELAH Huawei, TikTok kini menjadi ‘korban’ berikutnya dari ketegangan antara 2 negara besar dunia, yakni Amerika Serikat (AS) dan China.

Seminggu belakangan ini, dengan dalih platform video pendek populer itu adalah milik ByteDance, perusahaan teknologi terkemuka yang berbasis di Beijing.

Karena dimiliki perusahaan China, anggota parlemen AS dan anggota administrasi Trump menilai, aplikasi video pendek itu bisa mengancam keamanan nasional negaranya.

Tak main-main, Trump bahkan memberikan batas waktu untuk memblokir TikTok pada 15 September 2020. Langkah itu bisa batal, kecuali platform yang sedang digandrungi ini dijual ke perusahaan AS.

“Tiktok akan ditutup pada 15 September, kecuali Microsoft atau perusahaan lain membelinya dan mencapai kesepakatan,” kata Trump, sebagaimana dikutip dari AFP, Selasa (4/8/2020).

Demi memuluskan bisnis TikTok di Negeri Paman Sam, ByteDance bernegosiasi dengan sejumlah investor asal AS. Microsoft muncul dan mengumumkan jika tertarik untuk membeli TikTok.

Dalam pernyataannya, Microsoft menuturkan ingin menyelesaikan kesepakatan paling lambat 15 September. “Selama proses ini, Microsoft berharap untuk melanjutkan dialog dengan pemerintah AS, termasuk dengan Donald Trump,” kata Microsoft dalam pernyataannya.

Trump berujar dirinya akan menyetujui kesepakatan penjualan TikTok ke Microsoft, dan mengharapkan pembayaran (merujuk pajak yang dibayarkan pada akuisisi) ke Departemen Keuangan AS sebagai bagian dari kesepakatan.

Padahal, sebelumnya Trump mengatakan pada Jumat (31/7/2020), bahwa dia tidak menyetujui kesepakatan semacam itu dan tetap ingin melarang TikTok.

Entah kenapa, sikapnya melunak setelah berbicara dengan anggota parlemen dari Republik dan CEO Microsoft Satya Nadella, demikian menurut laporan The New York Times.

Menurut seorang sumber yang mengetahui masalah ini, Trump mengubah keputusannya setelah ada tekanan dari beberapa penasihat dan anggota Republik.

Memblokir TikTok disebut dapat mengurangi dukungan dari pengguna muda menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) AS pada November mendatang. Selain itu, juga ada kemungkinan memicu gelombang tantangan hukum.

Negosiasi antara ByteDance dan Microsoft akan diawasi oleh Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS). Ini adalah panel pemerintah AS yang memiliki hak memblokir perjanjian apa pun.

Di bawah kesepakatan yang diusulkan, Microsoft mengatakan akan mengambil alih operasi TikTok di AS, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Perusahaan memastikan semua data pribadi pengguna AS ditransfer ke dan tetap di AS.

Microsoft dapat mengajak investor AS lain untuk mengakuisisi saham minoritas di TikTok. Namun sejauh ini belum diketahui jumlah dana yang akan dikeluarkan Microsoft untuk membeli TikTok. Reuters pada pekan lalu melaporkan bahwa ekspektasi valuasi ByteDance lebih dari USD 50 miliar.

Terkait isu pemblokiran TikTok, pemerintah AS menuduh TikTok memanen data jutaan pengguna. Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, bahkan melarang warga Amerika menggunakan TikTok kecuali mereka menginginkan datanya ‘ada di tangan Partai Komunis Tiongkok’.

Isu keamanan mencuat setelah perusahaan keamanan siber Check Point menerbitkan penelitian yang menemukan kerentanan keamanan TikTok, di mana akan membuka data pengguna dan juga rentan terhadap serangan hacker.

Mengutip laman Fortune, TikTok kemudian mengetahui penelitian tersebut pada November 2019, dan mengatakan telah memperbaiki kerentanan pada 15 Desember 2019.

Para pejabat dan aktivis juga mengkritik TikTok karena diduga menyensor konten yang dianggap sensitif atau kontroversial secara politik di China, termasuk video yang berkaitan dengan Tibet, Taiwan, dan protes Lapangan Tiananmen 1989. Namun, TikTok membantah tuduhan sensor tersebut.

“Meskipun ByteDance mengklaim bahwa operasi TikTok terpisah dari Douyin (TikTok versi China), beberapa insiden baru-baru ini tampaknya menunjukkan bahwa mereka masih di bawah tekanan sensor China,” kata Yun Jiang, Peneliti Australian Center on China in the World dari Australian National University.

TikTok juga diduga mencatat lokasi pengguna, alamat internet, dan riwayat penelusuran. Juga dapat menyimpan nomor telepon, usia, dan informasi pembayaran.

Terkait hal ini TikTok mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa mereka mengumpulkan lebih sedikit data pribadi daripada perusahaan AS, seperti Facebook atau Google.

‚ÄúTikTok, seperti semua perusahaan media sosial, mengumpulkan data pengguna. Ada kekhawatiran karena dimiliki oleh perusahaan China, TikTok akan sulit menolak permintaan informasi dari pemerintah China,” kata Jiang.

Kekhawatiran seperti itu, kata Jiang, serupa dengan Huawei dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah negara di luar AS bahkan telah melarang peralatan jaringan 5G Huawei, salah satunya Inggris.

Operator seluler di Inggris diminta untuk mencopot seluruh peralatan telekomunikasi 5G Huawei dari jaringannya, maksimal per 2027. (C-003/BBS)***