DPR Dan Pemerintah Kejar Target RUU CK Komponen Buruh  Bersiap Mogok Nasional

23

BISNIS BANDUNG – Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit (FSP TSK) SPSI yang juga Presidium Aliansi Gekanas (Gerakan Kesejahteraan Nasional), Roy Jinto menyatakan, buruh  akan melakukan mogok kerja nasional pada tanggal 6-8 Oktober untuk menuntut pembatalan RUU Cipta Kerja.

“Mogok nasional secara serentak di seluruh kawasan industri kabupaten/kota, provinsi dan nasional dengan tuntutan batalkan dan cabut Omnibus Law RUU Cipta Kerja,” tutur Roy dalam keterangannya di Bandung, Jawa Barat, Senin (28/9).

Dijelaskan Roy , mogok nasional ini sebenarnya bukan tujuan dari kaum buruh. Pihak buruh telah melakukan upaya-upaya konsep, lobi-lobi dialog dengan pemerintah dan DPR.Tapi semua langkah itu tidak membuahkan hasil sesuai harapan buruh, oleh karena itu dengan terpaksa jalan terakhir kami mengambil langkah mogok nasional secara konstitusional berdasarkan hasil kesepakatan seluruh serikat pekerja, serikat buruh dan kaum buruh.

Dikemukakan, jika RUU Cipta Kerja disahkan pada sidang Paripurna DPR pada 8 Oktober 2020, nasib kaum buruh akan semakin susah.

Menurut Roy , selain aksi mogok kerja, aksi demonstrasi juga akan dilakukan di daerah secara bergelombang dimulai dari 28 September 2020 hingga 1 Oktober 2020  akan difokuskan di DPR, Kemenko Perekonomian dan Kemenaker.

“Kami pastikan kegiatan aksi demonstrasi dan mogok nasional akan kami lakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengikuti protokol Covid-19 memakai masker, jaga jarak serta akan berjalan secara aman, damai dan tertib,” ujarnya.

Roy menilai, DPR dan pemerintah melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja  sesuai target dankejar tayang .

“Hal itu bisa dilihat pada hari libur pun  Sabtu dan Minggu tetap dilakukan pembahasan sampai jam 23.00 malam di hotel mewah dan berpindah-pindah,” ujarnya.

Berdasarkan hasil rapat pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh yang terdiri dari KSPSI, KSPI, dan Aliansi Gekanas yang menaungi 32 federasi serikat pekerja tingkat nasional pada 27 September 2020, menyatakan menolak tegas seluruh hasil pembahasan panja dan pemerintah mengenai Omnibus Las RUU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan. (B-003)***