DPR Ingkar Janji Terus Membahas Omnibus Law Buatan Orang Swasta ?

93

BISNIS BANDUNG – DPR dinilai telah melanggar kesepakatan saat  pertemuan antara perwakilan massa dari Gebrak dengan Wakil Ketua dan Baleg DPR saat aksi 16 Juli 2020.Salah satu kesepakatan dalam pertemuan itu  DPR berjanji tidak akan melakukan sidang membahas Omnibus Law saat reses.

Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) yang terdiri dari organisasi buruh,petani, mahasiswa dan perempuan akan kembali menggelar aksi demonstrasi menuntut pembatalan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) pada 14-16 Agustus 2020.

“Kita akan aksi dari tanggal 14 hingga 16 Agustus, rencana aksi selama tiga hari di DPR. Momennya 14 Agustus itu sidang pertama masa reses. Puncaknya tanggal 16 Agustus waktu Jokowi pidato di DPR,” kata perwakilan Gebrak dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Benni Wijaya kepada CNNIndonesia.com yang dikutip BB, Kamis (13/8/20).

Benni  menyebut, selain di DPR, aksi serupa juga akan digelar di 20 kota lainnya. Ia memperkirakan massa yang hadir akan lebih banyak dari aksi mereka sebelumnya pada 16 Juli lalu. Estimasi 10.000 orang yang tersebar di 20 provinsi.

Dikemukakan Benni, salah satu pemicu kembalinya aksi karena DPR dinilai melanggar kesepakatan saat  pertemuan antara perwakilan massa dari Gebrak dengan Wakil Ketua dan Baleg DPR saat aksi 16 Juli 2020.Dalam pertemuan DPR berjanji tidak akan melakukan sidang membahas Omnibus Law saat reses.

Buatan orang swasta ?

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi mengakui pihaknya terus membahas Omnibus Law RUU Ciptaker selama masa reses.

Pihaknya tetap rapat saat reses karena ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk membahas RUU inisiatif pemerintahan Presiden Jokowi tersebut.

“Kami memaksimalkan waktu karena materi pembahasannya masih panjang dan pada masa sidang-sidang kemarin banyak tersedot ke agenda lain . Menggelar rapat saat masa reses tak masalah. Baleg  telah mengantongi izin dari Pimpinan DPR untuk melakukan pembahasan RUU Ciptaker saat reses,” kata Achmad .

Sementara anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan meminta pemerintah berbicara tentang substansi Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) tidak hanya sekedar beretorika. Ia menyoroti kesamaan sejumlah pasal dalam RUU Ciptaker dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

“Saya mohon pemerintah bicara substantif , tidak retorika. Saya mau tanya sekarang, yang buat Omnibus (RUU Ciptaker) ini jangan-jangan   orang swasta,” kata Arteria dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja, Selasa (4/8). lalu

Arteria, awalnya menyinggung pengambilan kewenangan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat lewat RUU Ciptaker. Salah satu poin yang ia permasalahkan terkait penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang harus mendapatkan persetujuan pusat.

Arteria mengingatkan bahwa pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengurus wilayahnya. Menurutnya, perubahan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dalam konteks tata ruang bertentangan dengan konstitusi.

“Sepenuhnya substansi ditetapkan oleh pemerintah. Kalau pun pemerintah mendapatkan masukan, hampir semua masukan kami terima dan kami bahas. Tetapi guidance-nya adalah yang ditetapkan bapak presiden,” kata Elen.Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian, Elen Setiadi menyebut,  bahwa substansi RUU Ciptaker ditetapkan sepenuhnya oleh pemerintah , bukan oleh orang swasta.

Pihaknya telah melakukan perbandingan dengan sejumlah negara lain yang telah menerapkan penyederhanaan perizinan berusaha. Elen membantah anggapan terdapat titipan dari pihak tertentu dalam penyusunan draf RUU Ciptaker.

Sejumlah elemen buruh, mahasiswa, dan masyarakat  telah melakukan aksi serentak di sejumlah daerah pada 16 Juli lalu. Mereka berencana menggelar aksi yang lebih besar lagi apabila DPR dan pemerintah tak membatalkan RUU Ciptaker. Sejauh ini DPR terus membahas RUU Ciptaker di tengah masa reses sidang meskipun mendapat penolakan dari kelompok masyarakat sipil. (B-003) ***