Dua Toko Buruh Walau Sudah Ketemu Jokowi Perjuangan Tolak UU Cipta Kerja Tetap Berlanjut

12

BISNIS BANDUNG –  Ditengah buruh yang mogok kerja nasional (tanggal 6 – 8 Oktober 2020)  dan melakukan aksi unjuk rasa, mencuat isu dua tokoh buruh ditawari, masing-masing untuk jadi Wakil Menteri Tenaga Kerja dan Wakil Menteri Koperasi dan UMKM.

Isu itu merebak  setelah dua tokoh buruh, yakni Andi Gani,  Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan.

Namun menurut Andi  walau sudah bertemu Jokowi, pihaknya tetap  konsisten menolak RUU Cipta Kerja yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang.

Dikatakan Andi, pihaknya  sejak awal  konsisten menolak UU Cipta Kerja ketika masih belum disahkan.

“KSPSI di bawah kepemimpinan Andi Gani dari awal sudah sangat-sangat konsisten menolak Klaster Ketenagakerjaan di Omnibus Law RUU Cipta Kerja,” kata Andi kepada wartawan, Selasa (6/10/2020).

Diakui Andi , sekarang ini telah timbul isu liar mengenai pertemuannya dengan Presiden di hari pengesahan RUU yang menuai kontroversi tersebut.

“Pertemuan dengan Presiden kemarin banyak menuai isu-isu liar. Saya dan Said Iqbal berjuang di titik-titik akhir sebagaimana yang kami lakukan pada bulan April lalu. Bulan April kan akhirnya Presiden menunda pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, ia bersama Presiden membahas RUU Cipta Kerja.
Namun nyatanya RUU tersebut disahkan menjadi Undang-undang. Sebab itu ia membentuk tim hukum untuk menggugat Undang-undang tersebut ke MK.

Sedangkan menurut Said Iqbal, meskipun Omnibus Law UU Cipta Kerja telah disahkan, tapi sebanyak 32 konfederasi serikat buruh tetap melanjutkan aksi mogok kerja nasional  (6 – 8/10/2020) .

Dalam aksi mogok kerja nasional itu menurut Said Iqbal, buruh akan tetap menyuarakan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca Juga :   Pondok Pesantren Baiturrahman Ciparay Miliki BWM Beromzet Miliaran Rupiah

Adapun yang dikritik dari Omnibus Law yaitu tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang. (B-003)***