Egi : Jika Terbukti Harus Berani KPK Menangkap Azis Syamsuddin

80

BISNIS BANDUNG –  Peneliti dari Transperancy Internasional Indonesia (TII) Alvin Nicola mendesak KPK untuk mengungkap keterlibatan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamduddin dalam perkara suap . Kepercayaan publik terhadap komisi antirasuah menjadi taruhannya.

“Sangat penting bagi KPK untuk membuktikan potensi pelanggaran Aziz, baik secara pidana maupun etik. Secara pidana bisa dikenakan pasal 21 dan atau pasal 15 tentang obstruction of justice dan pemufakatan jahat,” ujar Alvin. Namun persoalannya, lanjut Alvin, KPK seolah tak bertaji dalam meringkus politikus , misalnya dalam perkara yang menjerat kader PDIP Harun Masiku, Ihsan Yunus, dan Herman Hery. Bahkan sampai saat ini Harun Masiku masih menjadi buronan. Buruknya upaya penindakan KPK tak lepas dari revisi UU KPK. Proses penindakan menjadi lebih rumit, birokratik dan pengawasan internal lemah. “Proses penindakan pun juga cenderung semakin tertutup sehingga publik sulit mengakses perkembangannya,” tandas Alvin. Sementara peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha mendesak KPK berani menangkap dan periksa Azis Syamsuddin. “Kalau buktinya memang sudah cukup, KPK jangan pandang bulu, tetapkan saja Azis sebagai tersangka,” ujar, baru-baru ini.

Kenapa DPR Koruptif ?

Nama Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menambah tebal daftar pimpinan DPR yang disebut-sebut dalam kasus korupsi. Sebelumnya ada beberapa yang yang telah divonis bersalah. Antara lain, Wakil Ketua DPR periode 2010-2014 Taufik Kurniawan yang divonis 6 tahun penjara karena korupsi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kebumen tahun 2016. Kemudian Ketua DPR 2014-2014 Setya Novanto yang melakukan korupsi KTP-elektronik tahun 2017. Belum termasuk anggota dewan. Berdasarkan catatan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), terdapat 23 operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang melibatkan DPR. Pada 2015 sebanyak 4kasus, tahun  2016 tercatat 6 kasus, tahun 2017 terdapat 6 kasus dan tahun 2018 ada 4 kasus .Peneliti Formappi Lucius Karus menilai penyebab para politikus di DPR terlibat dalam praktik korupsi karena integritas yang rendah. Selain itu, kekuasaan sebagai pimpinan DPR membuat mereka  punya jangkauan dan pengaruh terhadap KPK sebagai pengontrol, mulai dari pimpinan hingga penyidik. “Jadi lebih pada jual pengaruh sebagai pimpinan yang membuatnya bisa punya kekuasaan untuk memengaruhi atau mengintervensi penegak hukum,” kata Lucius belum lama ini . Menurutnya, terlibatnya pimpinan DPR dalam OTT KPK bukan saja menunjukkan rusaknya integritas pribadi maupun citra lembaga, tetapi sekaligus menginjak-injak hukum. “Parlemen dirusak oleh nafsu untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri,” ujar Lucius.  Formappi meminta  Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) segera melakukan penyelidikan atas Azis. “Dengan kecepatan dan keterbukaan proses MKD atas Azis, kita berharap ada pelajaran penting bagi DPR dan publik bahwa integritas itu penting bagi pejabat yang memimpin negeri ini,” pungkas Lucius. (B-003) ***

Baca Juga :   Nakes Covid 19 Menjerit  Nunggu Insentif Yang Belum Dibayar Apa Diiperintahkan Atasan Tetap Kami Jalankan