Fachrul Razi : Kesalahan Di Kemenag Ada Pesantren Bodong Menerima Bantuan

18

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menemukan data pesantren bodong tercatat menerima bantuan dari Kementerian Agama. Pesantren tersebut, menurut Marwan secara legal administratif tercatat di Kemenag ,namun bangunan riil pesantrennya tidak diketahui keberadaannya.

“Data pesantren penerima dana bantuan dari Kementerian Agama sebesar Rp 2,59 triliun saat pandemi virus corona (Covid-19) masih amburadul,” ujar Marwan katakan pada rapat kerja dengan Menteri Agama di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

“Kita menemukan fakta bahwa data kita masih amburadul, bahwa catatan soal 28.000 pesantren tersebut,”ungkap Marwan.

Ditegaskan Marwan , pihaknya enemukan data pesantren bodong yang tercatat sebagai menerima bantuan. Pesantren itu, lanjut Marwan ,, secara legal administratif tercatat di Kemenag namun bangunan riil pesantrennya tidak diketahui keberadaannya.

“Tapi dia menerima bantuan,” kata Marwan .

Namun sebaliknya, Marwan menyebut , ada banyak pesantren yang tak menerima bantuan. Padahal, pesantren tersebut sudah lama berdiri dan berkontribusi besar bagi pendidikan Indonesia. Untuk hal ini karena banyak pengurus yang enggan berkutat mengurusi legalitas administratif pesantrennya ke Kemenag.

“Pesantren yang sudah mengabdi terus menerus memberikan kemampuan untuk mencerdaskan anak bangsa, jangan dibiarkan tak terdaftar. Karena pikirannya enggak ngurusin legalitas. Tapi mengurusi bagaimana mencerdaskan anak bangsa,”  ungkap Marwan.

Karenanya, Marwan meminta kepada Kemenag untuk membenahi terlebih dulu database terkait administratif pondok pesantren  sebelum menyalurkan bantuan. Ia meminta agar Kemenag memastikan bantuan tersebut disalurkan tepat sasaran.

“Maka tuntaskanlah data 28 .000 pesantren itu klasifikasinya seperti apa,” ujar Marwan.

Hal sama dikemukakan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily yang meminta agar Kemenag membenahi Informasi Data Pokok Pondok Pesantren dalam sistem EMIS. Ia menyebutkan ,  sistem tersebut kerap i tidak update terkait perkembangan pembangunan pesantren di Indonesia saat ini.

Ace meminta agar Kemenag melakukan jemput bola mendata pesantren-pesantren yang belum memiliki legalitas administratif agar terdaftar di Kemenag.

“Sebetulnya pesantren ini banyak berada di masyarakat, tapi enggak terdaftar di EMIS. Jadi enggak  dapat bantuan. Padahal pesantren tersebut sudah lama berdiri,” kata Ace.

Masih serawutnya data pesantren diakui Menteri Agama Fachrul Razi. Menteri menyebut validasi data pesantren menjadi penghambat dalam mengalokasikan dana bantuan dan pihaknya akan membuat sistem EMIS Kemenag bersifat terbuka sehingga bisa diakses bagi masyarakat dan pengurus pesantren.

“Ini kesalahan di Kemenag. Harusnya diperbaharui setiap saat. Kita nanti buat terbuka saja. Kalau dia belum masuk dia lapor,” kata Fachrul.

Kemenag  mengalokasikan bantuan senilai Rp 2,59 triliun untuk membantu sejumlah pondok pesantren dan pendidikan keagamaan Islam yang terdampak pandemi Covid-19.

Bantuan ini dalam bentuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) senilai Rp 2,38 triliun dan bantuan pembelajaran daring selama tiga bulan sebesar Rp 211,73 miliar. Kemenag mendata ada sekitar 21.173 pesantren yang akan menerima bantuan tersebut. Selain pesantren, bantuan juga akan disalurkan untuk 62.153 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Kemenag i sudah mencairkan anggaran bantuan tahap I sebesar Rp 930 miliar pada pekan lalu. Pencairan tahap I diperuntukkan bagi 9.511 pondok pesantren, 29.550 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), 20.124 LPTQ/TPQ dan bantuan pembelajaran daring bagi 12.508 lembaga. (B-003) ***