Fahri :  Otak-atik Omnibus Law Cipta Kerja Mazhab Undang-undang Omnibus Law Adalah Otoriter

311

BISNIS BANDUNG – Politikus Partai Gelora, Fahri Hamzah secara terbuka mengkritik jajaran pemerintah terkait polemik Omnibus Law UU Cipta Kerja. Ia menyindir presiden, menteri dan para pengusaha terkait UU Cipta Kerja yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu menyebutkan,  bahwa jajaran pemerintah serampangan otak-atik undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja seperti undang-undang sapu jagat dan otoriter.

Kritikan itu diucapkan Fahri Hamzah di akun Youtube Fahri Hamzah Official yang diunggah Minggu (11/10/2020).

Menurut Fahri, para penyusun UU Cipta Kerja sendiri tidak paham masalahnya.Termasuk  oleh pemerintah. Presiden, Wakil Presiden, para Menko dan jajaran kabinet enggak paham soal ini.

“Saya sudah lacak ini dari awal, memang orang-orang ini enggak paham,” ujar mantan Wakil Ketua DPR ini.

Dikemukakan  Fahri Hamzah, bahwa  mazhab undang-undang Omnibus Law adalah otoriter. Dikatakan, tidak mungkin menyederhanakan 79 undang-undang begitu saja menjadi Omnibus Law.

“Jadi tidak mungkin secara serampangan diubah, diganti pasal-pasalnya, dicabut, dicomot, ditambal, padahal di Mahkamah Konstitusi (MK) pasal-pasal itu sudah pernah dicopot, apabila dicantumkan kembali itu bisa mencuatkan masalah,” ungkapnya. UU Omnibus Law menimbulkan kerumitan yang baru.

Tidak memiliki penasehat hukum

“Saya sudah mengatakan di beberapa postingan, bagaimana bisa sebuah undang-undang yang disebut dengan Cipta Lapangan Kerja tiba-tiba dimusuhi oleh masyarakat, menciptakan demonstrasi besar, dan kekacauan di mana-mana,” ujar Fahri Hamzah .

Fahri Hamzah mengaku, sangat mengerti maksud baik pemerintah dan Presiden Jokowi untuk mendatangkan investor. Tapi yang bermasalah bukan undang-undangnya, tolong jangan bikin Omnibus Law. Jika ingin membuat Omnibus Law, sebaiknya Peraturan Pemerintah bukan undang-undang.

“Berhentilah Pak presiden, karena pak Presiden ini tidak memiliki penasehat hukum yang masuk akal,” ujarnya.

Jika Omnibus itu dilakukan di tahap peraturan pemerintah, maka tidak akan rakyat marah karena mengetahui maksud baik pemerintah.

“Jika pemerintah melakukan sinkronisasi, buruh tidak akan marah, rakyat akan senang karena undang-undangnya gak diubah, investor senang, hak buruh nggak dirampas,hak asasi manusia tidak rampas, keharusan menjaga lingkungan tidak dirampas, kampus nggak marah,

Baca Juga :   Google dan Huawei Sempat Kerjasama Bikin Speaker Pintar

karena yang diubah hanya PP, itu sinkronisasi, tugasnya pemerintah sendiri, diteken oleh presiden, nggak perlu ajak DPR,” tutur Fahri Hamzah. (B-003) ***