Fatia : Kewenangan Kian Membesar, Minim Evaluasi Kapolri Baru Harus Benahi Tindakan Korps Bayangkara

1

BISNIS BANDUNG – Banyak harapan masyarakat terhadap Kapolri baru yang menggantikan Jenderal Idham Azis memasuki masa pensiun pada bulan ini. Di balik proses peralihan tongkat komando, terdapat sejumlah permasalahan yang harus dibenahi Korps Bhayangkara. Koordinator Komisi Anti Orang Hilang dan Anti Kekerasan (KontraS) Fatia Maulida menyoroti kewenangan kepolisian ketika melakukan proses hukum , tak ada asas nesesitas, proposionalitas dan legalitas dari beberapa tindakan yang dilakukan pihak kepolisian.

Dikemukakan Fatia,  banyak tindakan sewenang-wenang yang dilakukan, misalnya penembakan, penyiksaan dan lain sebagianya,” kata Fatia .

Terkait penggantian Kapolri , saat ini ramai diberitakan media massa , sejumlah nama pati, terutama jenderal bintang tiga, digadang-gadang memiliki kans untuk menjadi Kapolri.

Indonesia Police Watch (IPW) misalnya, menyebut Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono dan Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo  disandingkan dalam satu paket jabatan Kapolri-Wakapolri. Selain nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafly Amar. Namun, di balik proses peralihan tongkat komando, terdapat sejumlah permasalahan yang harus dibenahi Korps Bhayangkara. “Banyak tindakan sewenang-wenang yang dilakukan, misalnya penembakan, penyiksaan, dan lain sebagianya,” kata Koordinator Komisi Anti Orang Hilang dan Anti Kekerasan (KontraS) Fatia Maulida.   Fatia Maulida, juga  menyoroti kewenangan kepolisian ketika melakukan proses hukum. Menurutnya, tak ada asas nesesitas, proposionalitas dan legalitas dari beberapa tindakan yang dilakukan pihak kepolisian.

Terkait hal serupa itu diakui Fatia, pihak KontraS  baru saja melayangkan surat terbuka kepada Kapolda Bengkulu Irjen Teguh Sarwono terkait dugaan penyiksaan berujung kematian Sahbudin bin Japarudin.Peristiwa itu dilatarbelakangi oleh dugaan penyerangan yang dilakukan Sahbudin terhadap salah seorang anggota polisi yang tengah mengamankan pendistribusian logistik pilkada di Bengkulu.

Fatia menyebutkan, Peraturan Kapolri (Perkap) juga kerap tak memperhatikan elemen hak asasi manusia (HAM). Tak jarang terjadi praktik tebang pilih penegakan hukum,hingga tak diproses secara pidana bagi anggota polisi yang bersalah. Ditambahkan Fatia , kewenangan pasukan baju cokelat ini kian membesar, namun minim evaluasi.

Baca Juga :   Pemerintah Bahas Payung HukumTHL Penyuluh Pertanian