Fery : Presiden Tidak Bisa Diproses Bareskrim Tolak Laporan Kerumuman Jokowi Di NTT

3

BISNIS BANDUNG – Kejaksaan Agung menyatakan kasus kerumunan yang melibatkan eks petinggi Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan kawan-kawannya akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Kasus kerumunan Rizieq Shihab terjadi di dua lokasi dan waktu yang berbeda. Kasus bergulir dalam acara yang digelar di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Kab. Bogor, Jawa Barat.

“Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Kejaksaan Agung telah menerima Surat Keputusan Mahkamah Agung tentang penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Berkas Perkara Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan atas nama terdakwa MR dan kawan-kawan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Senin (1/3/2021). Dijelaskan, nantinya akan ada empat berkas perkara yang disiapkan untuk didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di hadapan hakim PN Jaktim.

Kerumunan Jokowi di NTT

Sementara itu Bareskrim Polri  menolak laporan kerumunan yang ditimbulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Maumere, Sikka, NTT yang dilaporkan Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan, hal sama juga dilakukan Bareskrim  atas aduan Gerakan Pemuda Islam (GPI).

Bareskrim Polri tidak menerbitkan surat nomor laporan polisi kepada GPI.

GPI tidak mengetahui alasan Korps Bhayangkara enggan menerima laporan terhadap Presiden Jokowi dan Gubernur NTT.

“Saya enggak berani menyatakan ini ditolak, karena di saat saya meminta ketegasan apakah ini ditolak? Tidak ada jawaban ini ditolak.”

“Intinya silakan bikin laporan secara resmi. Itu jawaban yang kami terima,” kata Ketua Bidang Hukum dan HAM GPI Fery Dermawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat lalu.

Fery mempertanyakan maksud laporan secara resmi yang diminta Polri.

Padahal, menurutnya, laporan yang didaftarkannya kali ini  telah melalui prosedur hukum yang tepat. “Kalau ditanya tingkat kepuasan, jelas kami tidak puas dengan jawaban ini,”ungkap Fery

Baca Juga :   Trafik WhatsApp Naik 40% di Tengah Pandemi COVID-19

Gerakan Pemuda Islam (GPI) akan melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Komisi III DPR, atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan.

Tindakan itu diambil jika Bareskrim Polri menolak laporan mereka .

“Jika Presiden tidak bisa diproses, maka kami akan melakukan tindakan yang lebih jauh yang bersifat lebih politis,”ujar Fery.

“Kita laporkan apapun hasilnya, kita sampaikan ke teman-teman,” kata Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik GPI Eko Saputra di Bareskrim Polri, Jakarta.

GPI, lanjut Eko, juga mengaku keberatan terkait pembelaan pihak Istana yang menyatakan kerumunan Jokowi di NTT merupakan spontanitas.

Fery menilai pernyataan itu akan berdampak kepada kasus kerumunan lainnya.

“Jadi ketika Istana mengatakan itu spontanitas ada kerumunan, maka kerumunan lain pun juga dianggap spontanitas,” ucapnya.

Eko mengkritisi pernyataan Jokowi yang menyatakan seluruh pejabat negara tidak boleh melakukan pelanggaran protokol kesehatan. (B-003) ***