Firman: Harus Malu Produk Hukum Dibatalkan MA

11

BISNIS BANDUNG – Pasca putusan MA  membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah diminta untuk taat hukum. Iuran BPJS Kesehatan yang naik 100%  yang diberlakukan per 1 Januari 2020 dibatalkan Mahkamah Agung yang mengabulkan judicial review Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

“Apabila pemerintah konsisten terhadap konsep Equality Before the Law dan Rule of Law, putusan MA  wajib dilaksanakan,” ujar Dosen Hukum Perlindungan Konsumen dan Kebijakan Publik Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, Firman Turmantara Endipradja, Selasa (10/3/2020).

Menurut Firman, pasca kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan, pemerintah harus mulai menyusun konsep bagaimana teknis pengembalian uang masyarakat imelalui  regulasi atau tupoksi agar aparat di lapangan tidak kebingungan dan bagi konsumen pun ada kepastian hukum. Ia meminta pemerintah memperhatikan hak konsumen.

“Prinsipnya jangan sampai hak-hak konsumen yang sudah bayar iuran dikurangi atau dirugikan. Namun sebaliknya apabila pemerintah bersikap arogan, otoriter, dan sewenang-wenang  putusan MA itu akan diabaikan,” ujar Firman yang juga aktivis Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia .

“Sebetulnya pembuat atau arsitek serta penandatangan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, harus malu sampai MA membatalkan hasil kerjanya,” ujar Firman.

Menurut MA, Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H, dan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu, bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 171 UU Kesehatan.

“Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata juru bicara MA,Hakim Agung Andi Samsan Nganro kepada detikcom, Senin (9/3). (B-003) ***