Fungsi Dan Wewenang TAP TAJJ Dipertanyakan

18

Fraksi partai keadilan sejahtera atau PKS DPRD JABAR, mempertanyakan fungsi dan wewenang tim akselerasi pembangunan atau TAP, serta Tim Ahli JABAR Juara atau TAJJ, yang dianggap melampaui batas. Bahkan, pengamat politik dari UNJANI pun menyatakan, tap dan TAJJ seharusnya tidak perlu ada, karena tidak ada pertanggung jawaban kinerjanya.

Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Haru Suandaru mempertanyakan fungsi dan wewenang TIM akselerasi pembangunan atau TAP, dan TIM Ahli Jabar Juara atau TAJJ. Menurut Haru, seharusnya TAP hanya berwenang memberikan masukan terhadap Gubernur, dan TAJJ terhadap OPD. Haru menegaskan, TAP dan TAJJ tidak seharusnya menentukan persetujuan pelaksanaan suatu program oleh OPD.

Hal serupa pun dinyatakan pengamat politik yang juga dosen UNJANI, Wawan Gunawan menyatakan, TAP dan TAJJ seharusnya tidak perlu ada, dan Gubernur cukup mempergunakan eselon yang ada di pemerintahan untuk memberikan masukan terhadap programprogram yang akan dilaksanakan. Apalagi, menurutnya, pertanggungjawaban pendapatan TAP dan TAJJ tidak jelas.

Selain menyoroti keberadaan TAP dan TAJJ, Haru pun berharap Pemprov benarbenar memperhatikan pendidikan siswa SMA dan SMK yang tidak mampu secara ekonomi, baik di Negeri maupun Swasta. Jika anggaran yang dialokasikan tidak cukup, pihaknya menyyarankan agar ada pembicaraan untuk perubahan apbd 2020. Tak hanya itu, menurutnya, pemprov pun perlu lebih besar mengalokasikan anggaran untuk mengantisipasi kenaikan BPJS.

Budi Hartati, Bandung Tv.