Gegara Karokean ASN Kota Bandung Terancam Sanksi

16
Gegara Karaokean ASN Kota Bandung Terancam Sanksi

BISNIS BANDUNG– Hiburan karokean sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kelurahan Cigondewah Kidul Kota Bandung terancam sanksi disiplin bagi pegawai negeri sipil.  Acara  karaoke  yang diduga tidak mengindahkan protokol kesehatan Covid-19  tersebut dilakukan di aula Kelurahan tersebut.

Diketahui, di Aula Kelurahan Cigondewah pada  31 Agustus 2020 ada pelantikan pengurus LPM tingkat kelurahan. Usai  acara  sekitar pukul 17.00 WIB, mereka  mengisi kegiatan berkaraoke ria.

Karaoke itu, untuk mengisi waktu senggang sambil menunggu Lurah Cigondewah Kidul akan kembali melaksanakan kegiatan.

“Jadi, sesudah jam kerja. Karena lurahnya ada kegiatan lagi. Jadi, sambil menunggu, dia karokean. Tidak melibatkan warga hanya melibatkan aparat di situ saja,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung Yayan A. Brillyan

Namun, Yayan menyayangkan hal ini bisa terjadi di tengah adanya pembatasan aktivitas dan pegawai hingga 50 persen saat pandemi Covid-19. Seharusnya,  ASN bisa menjadi contoh positif bagi warganya.

“Hanya disayangkan Pak Lurah tidak mengingatkan stafnya untuk jangan ada ramai-ramai walaupun ada protokol kesehatan. PNS itu harusnya bisa jadi contoh,” katanya.

Untuk itu, Yayan menyerukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan aparat kewilayahan tingkat kecamatan ataupun kelurahan untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Batasi kegiatan yang bersifat mengundang keramaian, dan fasilitasi pelayanan online. Karena seperti di kita (BKPP), Alhamdulillah tidak ada Covid-19. Pimpinan harus peduli terhadap kesehatan stafnya,” katanya.

Pemerintah Kota Bandung memanggil Lurah Cigondewah Kidul terkait dengan dugaan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di kelurahan itu yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 dengan menggelar karaoke.

Dikatakan, pihaknya akan memberi sanksi terhadap mereka jika terbukti melanggar Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Baca Juga :   Konsumsi Kopi Nasional Semakin Bertambah

“Kalau ada pelanggaran protokol kesehatan, kami akan berikan hukuman,” kata Yayan  Senin  (28/9/2020).

Selain itu, ASN tersebut bisa terkena sanksi, mulai dari teguran lisan, pencatatan kinerja,  pengurangan tunjangan penghasilan pegawai (TPP), hingga penangguhan gaji.

Mereka yang terkena hukuman ringan, lanjut dia, hanya atasannya yang memberikan teguran. Jika masuk kategori ringan ringan, teguran lisan dan potong TPP 50 persen selama 1 bulan.
Berikutnya, sanksi ringan sedang berupa teguran tertulis dan potongan 50 persen selama 2 bulan.
Bagi mereka yang terkena sanksi ringan berat, potongan TPP-nya 50 persen selama 3 bulan.(B-002)***