Gubernur Jabar Diminta Cabut Keputusan UMP 2021

92
Gubernur Jabar Diminta Cabut Keputusan UMP 2021

BISNIS BANDUNG– Keputusan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil  tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP)  tahun 2021 nanti  mengecewakan lantaran tidak sesuai dengan harapan dan keinginan para pekerja. Akan tetapi  tidak bisa disalahkan di tengah pandemi Covid-19 yang semua perusahaan dihadapkan pada kesulitan untuk  mempertahankan kelangsungan usahanya.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, H. Oleh Soleh menyayangkan Pemprov Jawa Barat yang telah menetapkan UMP) tahun 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama seperti UMP tahun 2020 yaitu sebesar Rp1,8 juta per bulan.

“Keputusan penetapan UMP 2021 yang nilainya sama  seperti tahun 2020  tidak  sejalan dengan harapan pekerja dan masyarakat  di tengah pandemi Covid-19,” tutur H.Oleh  kepada wartawan usai memimpin sidang Paripurna DPRD Jabar, Senin (2/11-2020).

Meski begitu, menurut  politisi dari dapil (Dapil) 15 (Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya) ia bisa memahami keputusan tersebut diambil karena dengan kondisi perekonomian di tengah pandemi Covid-19.  Karena itulah pekerja dan masyarakat diharapkan dapat memaklumi dengan tidak ada kenaikam UMP tahun 2021 di wilayah Provinsi Jabar.

“Kami menyesal dengan keputusan itu, tetapi DPRD memahami tentang kondisi pandemi karena  tidak di PHK  saja sudah beruntung, “ katanya pula.

DPRD Jabar menurut Oleh Soleh, tidak dapat menyalahkan perusahaan maupun pemerintah, tetapi legislatif melihat kondisi faktual,  seperti  hotel, restoran, tidak ada  mobilisasi orang  akibat pandemi tersebut.

“Kami menilai  banyak  pabrik  yang mempertahankan karyawannya, ini sangat beruntung.  Mudah mudahan virus Corona hilang   sehingga UMP bisa naik kembali,” jelasnya.

Dengan pemahaman itulah, menurutnya Oleh Soleh, DPRD Jabar bukannya tidak ada keberpihakan kepada masyarakat, tetapi karena fakta yang ada, dengan musibah yang juga dialami oleh berbagai negara di dunia.

“Harapannya semua pihak memahami  bahwa pandemi ini sebuah musibah yang harus disikapi secara bersama,” pungkasnya.

Naikkan UMP Jabar

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X yang tetap menaikkan UMP 2021.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diminta segera mengikuti agar menaikan UMP 2021.

Perjuangan Buruh Menolak UU CK Belum Selesai Kini Digodam SE Menaker Tentang Upah Minimum 2021 Tidak Naik

Menurut Said Iqbal, kebijakan yang dilakukan tiga gubernur itu sudah tepat meski kenaikannya tidak signifikan. Mereka tetap menggunakan formula penghitungan UMP berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015.

“Hal ini benar karena menggunakan PDB dengan menghitung year to year September 2019-2020 itulah yang benar, naikkan UMP 2021,” kata Said Iqbal dalam keterangan pers, Minggu (1/11/2020).

Oleh sebab itu, Said Iqbal mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mencabut keputusannya yang tidak menaikkan UMP Jabar 2021 yakni Rp 1,8 juta.

“Kami minta Gubernur Jawa Barat cabut Surat Keputusan yang tidak menaikkan UMP. Gubernur Jabar keliru menggunakan Surat Edaran Menaker, maka harus menggunakan PP 78 sebagaimana yang dilakukan Anies, Ganjar, dan Sri Sultan,” tegasnya.

Said Iqbal sekaligus meminta seluruh kepala daerah untuk mengabaikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.4/x/2020 yang ditandatangani Menaker Ida Fauziyah pada 26 Oktober 2020 tentang tidak ada kenaikan Upah Minimum 2021 dengan alasan pandemi Covid-19.

“Gunakanlah PDB ditambah dengan inflasi di masing-masing daerah maka diputuskanlah berapa upah minimun provinsi/kabupaten/kota, abaikan surat edaran menaker tersebut,” ucap Iqbal.(B-002)***