Gubernur Jawa Barat Keluarkan SE tentang Perlindungan Naker

22

BISNIS BANDUNG – Guna meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) dan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP),   Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan surat edaran terkait perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Surat edaran  tersebut ditandatangani  Gubernur  Jabar, Mochamad  Ridwan Kamil pada 27 Pebruari 2020 dengan nomor 560/20/Yanbangsos.

“Itu  surat edaran  Pak Gubernur  itu  untuk menaikan IPK dan IPP di Jawa Barat,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Jabar,  M Ade Afriandi menanggapi surat edaran tersebut kepada awak media melalui pesan whatsapp group, Jumat (28/2/2020).

Surat edaran ini diterbitkan mengacu kepada Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa pengusaha, pemerintah, BUMN, dan BUMD, diwajibkan mengikutsertakan pekerjanya dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dan pekerja pun diwajibkan mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja tersebut.

Ditandaskan, bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara non ASN (guru honorer dan perangkat desa), minimal wajib mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian.

Gubernur juga mewajiban kepada pekerja dan pemberi kerja  seperti pihak swasta, BUMN, BUMD, untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan demikian,  bagi pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerjanya, sesuai skala usaha yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2013.

SE Gubernur Jabar  tersebut ditembuskan kepada Menteri Ketenagakerjaan, Ketua DPRD Jabar, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jabar, Ketua DPP Apindo Jabar dan Ketua DPD Serikat Pekerja se Jabar. (B-002)***