Guru Belum Divaksinasi Dilarang Ngajar di PTM

7
Guru Belum Divaksinasi Dilarang Ngajar di PTM

BISNIS BANDUNG– Pemerintah Kota Cimahi telah menerbitkan surat edaran  Sekretaris Daerah No 62 tahun 2021 tentang Juknis pembelajatan tatap muka (PTM). Dilaksanakan pula rapat dinas yang dipimpin PLT Walikota, dihadiri sekda, asisten, disdik, dinkes, ninsos, BPBD, Dishub, Dewan pendidikan, dan mengundang KCD  tujuh Disdik Jabar dan Kemenag.

Hasil rapat dinas tersebut disepakati bawa sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri akan dilaksanakan simulasi tanggal 24-3 Juni; 2. Transisi selama 2 bulan mulai 19 Juli; dan AKB pendidikan. Pada tanggal 19 Mei 2021  dilakukan rapat persiapan dengan semua kepala sekolah. Kesimpulan rapat sekolah harus menyampaikan surat ijin untuk ikut simulasi dan melampirkan rencana kerja. Tanggal 21-22 Mei dilakukan verifikasi lapangan terhadap kesiapan sekolah sesuai daftar periksa.

“Dijadualkan pada  24 – 31 Mei akan dilaksnakan Simulasi PTM untuk PAUD, TK, SD, dan SMP, “ papar Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Harjono, S.Pd.MM  kepada Bisnis Bandung,  Senin (31 M1i 2021)  di Bandung.

Harjono mengatakan PTM pada bulan Juli, berdasarkan beberapa kali kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dan disesuaikan dengan kondisi perkembangan kasus covid di Cimahi. Selama 4 bulan terakhir, Cimahi masuk zona oranye. Sebelumnya zona merah jadi tidak terlambat jika dilihat dari kebijakan nasional, terutama salah satu syaratnya adalah setelah PTK (Pendidik/guru dan tenaga kependidikan) sudah melaksanakan vaksinasi lengkap.

Dari 4.800 guru dan tenaga kependidikan PAUD, TK, SD, SMP di Kota Cimahi semua sudah diusulkan untuk vaksinasi lengkap. Kemudian, ada tambahan dari PTK baru dan terutama dari PAUD dan TK ada 900 usulan. Data lengkap yang gagal vaksin karena memiliki komorbit, sedang hamil atau program untuk hamil, tiba-tiba tensi naik, termasuk yang tidak hadir saat dipanggil tanpa keterangan dan alasan, masih ada di Dinkes, Dinas Pendidikan belum menerima datanya, tetapi, sudah disampaikan ke kepala sekolah bahwa PTK yang tidak melaksaaan vaksinasi tidak boleh melaksanakan PTM.

Ia menyatakan, dalam pelaksanaan PTM,  serta aplikasi prokes disekolah akan senantiasa diawasi oleh pemerintah Kota Cimahi. Pengawasan dilakukan oleh disdik, Diknes, dan BPBD dan oleh Satgas Covid-19 kelurahan, jka ada yg melanggar prokes akan dihentikan. “kan sesuai SKB 4 menteri. PTM itu pelaksanakaan ya menjadi tanggung jawab bersama. Orang tua boleh memilih, memberi ijin siswa untuk PTM atau tidak memberi ijin”

Sedangkan untuk ketersediaan/kesiapan infrastruktur prokes dalam ajang PTM, akan difasilitasi oleh dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS). “Kalau hanya dibebankan ke kepala sekolah, saya yakin, insya Allah tidak ada sekolah yang akan ikut simulasi dan melaksanakan PTM. Untuk kelengkapan di sekolah menggunakan dana BOS. Sesuai Juknis yang diterbitkan Kemendikbud, boleh menggunakan dana BOS,” pungkasnya kepada BB.

Berpatokan pada POS

Sementara itu, menurut Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Dr. Toni Toharudin, M.Sc mengungkapkan, Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri (ditandatangani Menteri Dalam Negeri,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  Menteri Kesehatan, Menteri Agama) yang telah dikeluarkan sudah sangat tepat, tetapi secara implementasi harus punya instrumen pengawasan yang jelas supaya target yang ingin dicapai yakni mengurangi resiko “learning loss” bisa tercapai.

Resiko learning loss adalah resiko hilangnya minat belajar pada siswa, karena berkurangnya intensitas interaksi dengan guru saat proses pembelajaran. “Berbicara tentang ketepatan, sebetulnya saya sangat menyayangkan kebijkaan ini sangat terlambat. Kenapa? Banyak variabel yg menyebabkan learning loss akibat sistem pembelajaran jarak jauh,” katanya .

Seharusnya sudah dibuka lama, dengan instrumen pengawasan yang tegas, pemberdayaan “stake holders” yang berkepentingan terhadap sekolah, maka aturan protocol kesehatan bisa dijalankan dengan baik dan benar. Semester genap tahun ajaran 2020/2021, harus sudah harus PTM karena sudah 10 bulan berjalannya pandemi, kita sudah bisa menganalisis, mitigasi resiko, waktu membuat POS dan perangkat lain sudah bisa diselesaikan. Kemudian sosialisasi terhadap masyarakat dan orang tua peserta didik sudah sangat cukup.

Menurut Toni Toharudin,  selain variabel utama yakni anggaran, ada juga beberapa diantaranya variabel ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, ketersediaan fasilitas kesehatan atau mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan, dan pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan.

“Kalau berpikir untuk jangka panjang terkait pendidikan para siswa, sebaiknya tidak ragu lagi untuk PTM. Saya akan sangat yakin bahwa pemerintah daerah dan sekolah sedang mempersiapkannya.”Ini pentingnya sebuah prosedur operasional standar (POS). Di dalam POS, step by step yang harus dilakukan apabila terjadi yang tidak kita inginkan sudah harus jelas. Sangsi jika terjadi klaster covid,  tidak perlu menjadi bahasan utama, karena di dalam prosedur operasional standar step by step person in charge nya sudah ditentukan dengan jelas. Dan hal ini mitigasi resiko yang akan terjadi sudah bisa kita prediksi sebelumnya”

Program Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi Covid -19 yang masih terus berlangsung. Tujuan vaksin adalah untuk membuat sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut. Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya.

Namun, infeksi virus Corona memiliki risiko kematian dan daya tular yang tinggi.

Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu vaksinasi. Jadi vaksin prioritas terhadap PTK ini sangat tepat.  (E-018)****