Hasil Survei Indikator Politik Indonesia Partai Koalisi Menilai Pemerintah Kurang Demokratis

20
Indikator Politik Indonesia

BISNIS BANDUNG –  Berdasar survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukan tingkat demokratisasi di Indonesia makin menurun. Bahkan hasil survei tersebuta juga menunjukan para pendukung partai koalisi menilai pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin kurang demokratis. Survei Indikator ini melibatkan 1.200 responden yang tersebar dari seluruh provinisi yang merepresentasikan populasi laki-laki 50,3 %n dan perempuan 49,7 %.

Sementara Kemudian usia responden mulai dari 21 hingga 55 tahun. Hasilnya terdapat 36% responden menyebutkan Indonesia menjadi kurang demokratis dan 37 % menyatakan Indonesia tetap sama keadaannya. Hanya sekira 17,7 % sekira  menyatakan bahwa Indonesia lebih demokratis. Jika dilihat dari demografi basis politik berdasarkan Pemilu 2019, ada 55,5 responden merupakan pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Sementara sisanya 45,5% merupakan pendukung Prabowo dan Sandiaga Uno. Dari survei tersebut, pendukung Jokowi dan Ma’ruf  menganggap pemerintah saat ini kurang demokratis lebih banyak daripada yang menilai lebih demokratis. Ada 28,8% responden pendukung mereka yang setuju bahwa pemerintah saat ini kurang demokratis. Sementara yang setuju bahwa saat ini pemerintah lebih demokratis hanya 20,9 %.

Kemudian jika dilihat demografi responden berdasarkan dukungan partai politik, ada banyak pendukung partai koalisi pemerintah yang cenderung menilai pemerintah kurang demokratis. Partai pendukung pemerintah tersebut di antaranya , Gerindra, PPP dan Nasdem. Pendukung Partai Gerindra ada 21,1% dari total seluruh responden. “Meski Gerindra sudah masuk ke pemerintahan tapi pemilihnya menilai pemerintah kurang demokratis,” ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei melalui pertemuan daring, beberapa waktu lalu. Ada 40,9 %en pendukung Partai Gerindra yang menilai bahwa pemerintah saat ini kurang demokratis. 32,3 %n menilai kondisinya sama saja dan hanya 17,6 % yang menyatakan pemerintah lebih demokratis. Kemudian Partai Nasdem yang juga memiliki beberapa menteri di dalam pemerintahan, dari 3,1 % responden yang merupakan pendukung partai tersebut 60% menyatakan bahwa pemerintah kurang demokratis. Hanya 8,4 % yang menyatakan pemerintah lebih demokratis. Pendukung PAN ada 1,1 % dari total keseluruhan responden, sebanyak 48,1 persen di antaranya menyatakan pemerintah Jokowi kurang demokratis. Pendukung PPP ada 0,6 % dari total responden, sebanyak 63,9%n menyatakan pemerintah Jokowi kurang demokratis. Demikian juga dengan pendukung partai oposisi seperti PKS, ada 5,9 % dari total responden 58,4 di antaranya menyatakan pemerintah Jokowi kurang demokratis. Sementara di luar koalisi lainnya , yakni pendukung Partai Demokrat ada 5,9 % dari total responden, 37,6 % menyatakan pemerintah Jokowi kurang demokratis, sementara yang menilai kondisinya sama saja ada 41,7%. Hasil survei yang menunjukan bahwa pendukung partai pro-pemerintah yang cenderung menilai pemerintah Jokowi saat ini kurang demokratis, menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera hal itu sebagai suatu hal yang wajar. “Itu artinya akal sehat di masyarakat untuk menilai pemimpinnya atau patron dan partainya agar mengambil sikap yang benar itu masih sehat,” kata Mardani .

 Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Nasde, Willy Aditya mengatakan, berdasar hasil survei bahwa responden pendukung Partai Nasdem, terdapat 60 % yang menyatakan pemerintah kurang demokratis tidak dapat merepresentasikan partai, sebab pemilih atau pendukung itu belum tentu kader parta. Saat pemilu, Nasdem mendapatkan suara 9,1% dari pemilih yang benar-benar kader Nasdem . (B-003) ***