Heru : Bukan Mampu Atau Tidak Mampu Berbahasa Inggris Presiden Berbahasa Indonesia Di SU PBB Karena Perpres No 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia

3890

BISNIS BANDUNG – Presiden Joko Widodo berpidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilakukan pertama kali  sejak Jokowi menjabat sebagai Presiden. Selama lima tahun terakhir, sebelumnya Jokowi selalu mendelegasikan tugas itu kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Tahun ini Jokowi langsung yang memberikan pidato di Sidang Umum PBB,  tapi  tidak datang langsung ke Markas PBB di New York, Amerika Serikat. Karena kondisi pandemi Covid-19, Sidang Majelis Umum PBB ke-75 digelar secara virtual.

Rekaman pidato Jokowi diputar di Sidang Umum PBB pada Rabu (23/9/2020) pukul 07.30 WIB atau Selasa pukul 20.30 waktu New York.

Menurut Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, selama lima tahun terakhir Presiden Jokowi lebih memilih mengutus Wapres Jusuf Kalla (Wapres waktu itu-red)  karena memikirkan agenda di dalam negeri.

“Kalau dulu kan fisiknya harus hadir. Perjalanannya jauh, selain mempertimbangkan kondisi dalam negeri yang harus jadi perhatian untuk mem-push proyek-proyeknya strategis,” kata Heru, Rabu (23/9/2020).

Namun tahun ini Presiden tak mengutus Wapres karena Sidang Umum PBB digelar secara virtual.

“Ini kan tapping. Jadi bisa mengatur sendiri kapan beliau tapping-nya sehingga hasilnya bisa dikirim langsung ke sidang PBB,” ungkap Heru. Pidato Jokowi ini disiarkan live di YouTube Sekretariat Presiden.

Mengapa Jokowi berpidato tidak menggunakan bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional .

Bukan mampu tidak mampu

Dikemukakan Heru , penyebabnya bukan soal mampu atau tidak mampu, tetapi karena adanya peraturan yang mewajibkan Jokowi berpidato dengan Bahasa Indonesia merujuk pada Peraturan Presiden RI No 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan bahasa Indonesia.

Dalam Perpres tersebut, pidato resmi Presiden, Wakil Presden dan pejabat negara yang lain wajib menggunakan bahasa Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung kemerdekaan Palestina dalam pidato perdananya di Sidang Majelis Umum Ke-75 PBB, pada Rabu (23/9/2020).

Baca Juga :   Dra. Rosani Pudjiati, M.Pd., "Jika Kita Ingin Hidup Tenteram dan Damai, Sebaiknya Tangan Kita Selalu Ada di Atas"

Pada forum tersebut Presiden Jokowi menyampaikan tekad Indonesia yang akan terus berkontribusi dalam perdamaian dunia.Sesuai amanah konstitusi, Indonesia akan berperan sebagai bridge builder atau bagian dari solusi.

“Secara konsisten, komitmen ini terus dijalankan Indonesia, termasuk saat Indonesia duduk sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Spirit kerja sama akan selalu dikedepankan Indonesia, spirit yang menguntungkan semua pihak tanpa meninggalkan satu negara pun. No one, no country should be left behind, ” ujar Jokowi.

Sikap persamaan derajat tersebut ,  lanjut Jokowi yang selalu ditekankan oleh Bapak Bangsa Indonesia Soekarno (Bung Karno) saat Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955 silam yang menghasilkan Dasa Sila Bandung.

Hingga kini prinsip Dasa Sila Bandung masih sangat relevan termasuk penyelesaian perselisihan secara damai pemajuan kerja sama dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Disebutkan Presiden Jokowi , Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di Konperensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. “Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya,” ungkap Jokowi. (B-003) ***