Hidayat : Rismaharini Harus Cabut Keputusan Stop BLT Tiru Langkah Presiden Jokowi Mencabut Perpres Miras

8

BISNIS BANDUNG – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini mencabut keputusannya untuk menyetop penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST). Hidayat pun meminta Risma meniru langkah Presiden Joko Widodo yang berani mencabut keputusannya sendiri saat menuai polemik. Salah satunya, Perpres soal Izin Investasi Miras. Jokowi mencabut lampiran Perpres tersebut pada 2 Maret 2021.

“Saya harap Bu Menteri untuk mengikuti langkah Pak Jokowi, yang berani mengoreksi Perpres,” kata anggota Komisi Sosial DPR dari Fraksi PKS , Minggu (11/4/2021) di Jakarta. BST adalah salah satu program bantuan tunai yang diluncurkan Presiden Jokowi pada 4 Januari 2021. Total penerimanya mencapai 10 juta keluarga dengan besaran Rp300 .000/keluarga selama Januari sampai April 2021. Total anggaran yang disediakan selama empat bulan ini mencapai Rp 12 triliun.

Risma mengumumkan bahwa BST ini tidak akan diperpanjang. “Enggak ada anggaranya untuk itu,” kata Risma di Jawa Barat pada 31 Maret 2021. Tetapi, Kementerian Keuangan justru belum menerima usulan kebutuhan anggaran untuk perpanjangan program ini dari Risma. “Sejauh ini belum ya,” kata Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Kemenkeu, Purwanto, Minggu (11/4/2021). Hidayat menyesalkan penghentian BST ini. Hidayat menilai Risma tidak mau blusukan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membela kepentingan masyarakat terdampak Covid-19. Bila Risma memaksimalkan lobinya dengan Sri Mulyani, Hidayat yakin masih ada anggaran untuk program ini. Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial Sonny W. Manalu memastikan sejauh ini keputusan untuk menghentikan Bantuan Sosial Tunai sudah final.  “Kecuali ada kebijakan presiden, Kemensos siap menindaklanjuti,” ujar Sonny.

 Bakal ada bantuan ?

Sementara pemerintah resmi melarang mudik 2021 , diwacanakan  bakal memberikan bantuan sosial sebagai kompensasinya. Bansos ini bukanlah bantuan jenis baru, tapi berupa Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang selama ini berjalan rutin. “Belum pernah dengar bansos mudik yang di Kementerian Sosial adalah bansos reguler,” kata Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Sonny W. Manalu.

Baca Juga :   Untuk Reforma Agraria Data HGU Tidak Dibuka BPN

Sebelumnya, larangan mudik lebaran 2021 disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Meski ada larangan, Muhajir menyebutkan,  pemerintah mempersiapkan skema bansos sebagai kompensasi melarang masyarakat mudik pada tahun ini. “Pemberian bansos akan disesuaikan waktunya dan pemberian bantuan khusus untuk Jabodetabek seperti tahun lalu akan ditentukan kemudian,” ujar Muhadjir dalam konferensi pers, Jumat (26/3/2021). Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tubagus Achmad Choesni juga menyampaikan informasi yang sama. Kompensasi mudik ini hanya bantuan yang sudah disalurkan sebelumnya. “Bansos reguler, PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai [kini bernama Kartu Sembako] dari Kementerian Sosial,” ungkapnya . Bansos ini hanya untuk Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penerima sebelumnya yang memang sudah menerima Kartu Sembako dan PKH. (B-003) ***