Hindari Konflik Bansos UMKM “Harus Update”

150
Hindari Konflik Bansos UMKM “Harus Update”

BISNIS BANDUNG– Konsultan Pendamping UMKM Jawa Barat, Arief Yanto Rukmana, S.T., M.M mengemukakan, dampak mewabahnya Covid 19 terhadap sektor usaha sangat berpengaruh, utamanya kapasitas produksi menurun dan penjualan juga ikut turun.

Penyusutan jumlah UMKM sekitar 30%, mereka kesulitan dalam memanfaatkan teknologi atau internet untuk usaha mereka. Juga karena kebijakan dari pemerintah yang membatasi kegiatan sosial secara besar besaran.

Penyebab pelaku usaha UMKM tidak dapat bertahan  di masa Covid 19 karena mereka belum mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru ini, masalah berikutnya yakni sumberdaya manusia UMKM terkait dengan kompetensi/keahlian digital marketing masih minim.

Sebagian UMKM masih merasa kesulitan memanfaatkan ilmu digital marketing untuk usahanya, juga dengan kendala gagap teknologi utamanya untuk pelaku usaha yang telah nyaman menggunakan cara konvensional/secara luring.

Jabar Cairkan Rp 2,3 T Tangani Kasus Covid-19

“Kebiasaan berjualan secara online memang di butuhkan dengan adanya kebijakan meliburkan instansi dan pabrik, di saat banyak dari pegawai kantoran, pelajar dan masyarakat di rumah saja, banyak orang justru menghabiskan waktu dengan berselancar internet, saat itulah UMKM dapat meraih tempat untuk promosi online dalam memafaatkan digital marketing untuk mengoptimalkan pejualan” ungkapnya kepada Bisnis Bandung,  Senin di Bandung.

Arief Yanto Rukmana yang juga berprofesi sebagai Dosen di Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri – STAN & STMIK IM Bandung ini menyatakan, strategi UMKM untuk survive, generasi UMKM milenial belajar cepat saat pandemi covid-19 di rumah saja, mereka belajar melalui media digital (YouTube, website tutorial, Webinar, Workshop / pelatihan teknis secara online terkait meningkatkan keahlian digital marketing), semua upaya dilakukan untuk beradaptasi dan dilakukan untuk tetap dapat mencukupi kebutuhan keluarga, juga karyawannya.

Khusus untuk UMKM, pemerintah menyediakan bantuan UMKM yang terdampak sebesar Rp 2,4 juta. Untuk mendapatkan bantuan tersebut, para pelaku UMKM harus mendaftarkan diri via online.Tentu ini sangat membantu untuk mensupport UMKM lapisan paling bawah supaya tetap bertahan hidup bisnis nya.

“Pesimisme tentu ada dalam situasi ekonomi yang menjelang menuju resesi, para pengamat juga melihat skeptis terhadap bantuan dari pemerintah, dengan banyaknya tantangan dan kendala di lapangan yang mungkin penyaluran nya tidak tepat sasaran, namun pelaku usaha dengan mental baja terus mencari celah dan terobosan untuk bertahan dan bersaing di saat pandemi covid-19, ada maupun tak ada bantuan pun harus tetap mandiri dan berdikari untuk membesarkan usahanya, ” tuturnya

Arief menegaskan, secara kuantitas jangkauan penerima bantuan cukup meluas hampir merata dan besar nominal juga cukup ideal karena sudah di pertimbangkan dan di ukur oleh para ahli, dengan menghitung kebutuhan dasar pelaku usaha UMKM, dan masyarakat penerima pun sangat teringankan beban nya, di tengah situasi sulit. Periode waktu penyalurannya memang  lambat hingga sampai ke masyarakat dan UMKM terdampak, namun yang pas ketika posisi makin sulit dan bantuan tiba.

Alokasi anggaran sebesar Rp 405,1 triliun untuk penanganan Covid-19 sebetulnya sudah cukup besar, meskipun belum ideal jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun memang yang kurang dari anggaran tersebut adalah aspek kecepatan dan ketepatan penyaluran anggaran. Ketika baru diumumkan, ekspektasi masyarakat terkait program “social safety net” sebetulnya begitu tinggi.

Tetapi ketika diimplementasikan selalu berbenturan dengan aspek data yang tidak valid, akurasi data yang sebagian belum tepat sasaran. Indikator dalam implementasinya menimbulkan kekacauan, ujungnya adalah reputasi dari kebijakan tersebut menjadi tidak baik. Dalam riset big data Indef juga terlihat bahwa 56 persen memberikan sentimen negatif terhadap isu jaring pengaman sosial.

Hal yang disorot terkait penyaluran BLT yang tidak tepat sasaran. “Kendala di lapangan UMKM dan masyarakat yang betul betul terdampak paling parah malah tidak tahu ada program penyaluran bantuan tunai tersebut, juga kesulitan mengakses nya karena harus secara online dan kecepatan dalam melengkapi persyaratan yang minim. Ujungnya yang dikhawatirkan adalah risiko konflik sosial di level bawah, ini sangat mungkin terjadi, terutama antara aparat atau birokrat dengan rakyat. Misalkan di awal-awal aparat desa sudah mendata (penerima BLT), tetapi kemudian mereka tidak mendapat bantuan.”

Pelaku usaha yang mendapatkan bansos sebagian di gunakan untuk kebutuhan pribadi ada juga yang di pakai untuk kebutuhan usaha. Terkait dengan penggunaan dana bantuan tersebut karena minimnya pengawasan dan pelaporan penggunaan menjadikan tidak terkontrol nya peningkatan kualitas peningkatan usaha umkm ada warga yang seharusnya diprioritaskan mendapat bantuan, justru tidak mendapatkannya. Bansos ini sasaran tujuan nya merupakan bagian dari jaring pengaman sosial, yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga daya beli.

Terobosannya,  yakni diharapkan supaya data penerima bansos dan BLT UMKM harus selalu di update, karena data kemiskinan itu merupakan data yang dinamis. Ketika kemudian respons pemerintah tidak cepat dalam perbaikan data, yang terjadi akhirnya kekacauan di masyarakat. Jadi solusi efektif yakni memperbaiki akurasi data kelompok rentan harus dilakukan, agar dalam implementasi Jaring Pengaman Sosial tidak menimbulkan konflik sosial atau kecemburuan sosial di level bawah. Solusi yang bagus harus punya pendataan yang sifatnya “bottom up” untuk mengupdate data milik pemerintah secara terintegrasi, dan di lakukan verifikasi ganda agar data penerima tidak double lintas dinas. (E-018)***