ICW : Pemerintah Bayar Jasa Influencer Gelontorkan Rp 90,45 Miliar Untuk Tingkatkan Kepercayaan Publik 

12
ICW : Pemerintah Bayar Jasa Influencer Gelontorkan Rp 90,45 Miliar Untuk Tingkatkan Kepercayaan Publik

BISNIS BANDUNG – Indonesia Coruption Watch ( ICW) mengungkap, pemerintah telah menghabiskan anggaran Rp 90,45 miliar untuk aktivitas digital yang melibatkan jasa influencer. Namun Tenaga Akhli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Donny Gahral Adian Donny menyebutkan, angka tersebut merupakan anggaran kehumasan.

“Total anggaran belanja pemerintah pusat untuk aktivitas yang melibatkan influencer mencapai Rp 90,45 miliar,” kata peneliti ICW Egi Primayogha dalam konferensi pers, Kamis (20/8/2020). Angka tersebut diperoleh dari hasil penelusuran ICW pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sejumlah kementerian dan lembaga pada periode 2014-2018.

Egi menyebut , ada 34 kementerian, 5 lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) serta dua institusi penegak hukum, yakni Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung yang ditelusuri.

Egi mencontohkan , instansi dengan anggaran untuk jasa influencer adalah Kementerian Pariwisata dengan nilai Rp 77,6 miliar untuk 22 paket pengadaan jasa influencer.

Instansi lain yang menggunakan jasa influencer adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Rp 1,6 miliar untuk 12 paket), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Rp 10,83 miliar untuk 4 paket), Kementerian Perhubungan (Rp 195,8 juta untuk 1 paket) serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Rp 150 juta untuk 1 paket), Kementerian Pariwisata dengan nilai Rp 77,6 miliar untuk 22 paket pengadaan jasa influencer.

 Kemendikbud menggunakan jasa influencer untuk menyosialisasikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) . Dikemukakan Egi, Kemendikbud mengucurkan dana Rp 114,4 juta untuk membayar artis Gritte Agatha dan Ayushita W.N serta Rp 114,4 juta serta Ahmad Jalaluddin Rumi dan Ali Syakieb. Menurut Egi , aktivitas yang melibatkan influencer  muncul pada 2017 dan terus berkembang hingga 2020 dengan total paket pengadaan sebanyak 40 , antara tahun 2017-2020.

Lebih lanjut dikemukakan Egi,  pada tahun 2014, 2015 dan 2016 pihaknya tidak menemukannya kuncinya. Mulai ada penggunaannya pada tahun 2017 dan meningkat pada tahun berikutnya.

Egi mencontohkan, Kemendikbud menggunakan jasa influencer; digunakan untuk menyosialisasikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Keterangan yang diperoleh BB ,  Influencer adalah seseorang yang dianggap memiliki potensi untuk mempengaruhi orang lain. Dipilih yang memiliki pengaruh untuk tingkatkan  kepercayaan masyarakat terhadap  materi yang disampaikan.

Tidak semua untuk influencer

Tenaga Ahli Utama KSP (Kantor Staf Kepresidenan) Donny Gahral Adian menyebut  , temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut pemerintah menggelontorkan Rp90,45 miliar untuk influencer. Menurut Donny, angka tersebut merupakan anggaran kehumasan. “Anggaran Kehumasan itu , misalnya untuk iklan layanan masyarakat, untuk memasang iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, bikin buku atau apa,” kata Donny saat dikonfirmasi, Jumat pekan lalu.

Donny mengatakan, tidak semua anggaran tersebut  untuk influencer. Sebab, sudah ada rencana anggaran yang dibuat, lengkap dengan penggunaannya.

“Itu (anggaran) kan enggak semua influencer. Bahwa anggaran Rp 90 miliar untuk influencer itu harus dilihat dari dalamnya. Enggak mungkin diberikan kepada influencer. Influencer itu berapa,” ujar Donny.

Dony mengaku ,  tidak masalah pemerintah menggunakan jasa influencer. Selama, mereka adalah orang yang berkompeten dan bisa mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Mensosialisasikan kebijakan yang benar apa salahnya. Kecuali memutarbalikkan fakta atau membuat baik yang tidak baik. (B-003) ***