ICW : Terduga Penerima Suap Kejagung Memberi Bantuan Hukum Pada Pinangki

1193
ICW : Terduga Penerima Suap Kejagung Memberi Bantuan Hukum Pada Pinangki

BISNIS BANDUNG  – Kejaksaan Agung memberikan pendampingan hukum terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terjerat kasus dugaan suap dalam pelarian Djoko Tjandra. Jaksa Pinangki merupakan tersangka  yang diduga menerima suap atau janji sebesar USD 500 ribu.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, Hari Setiyono  mengatakan, pemberian pendampingan hukum pada Pinangki  karena yang bersangkutan masih berstatus pegawai Kejagung. Disamping karena Pinangki juga merupakan anggota Persatuan Jaksa Indonesia, sehingga berhak mendapatkan pendampingan hukum.

“Jaksa Pinganki sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi  masih berstatus sebagai pegawai Kejaksaan RI dan  anggota Persatuan Jaksa Indonesia,” tutur Hari menjelaskan, Senin (17/8/20).

Suap yang diterima Pinangki diduga untuk “biaya”memuluskan langkah terpidana cessie Bank Bali Djoko Tjandra mengajukan Peninjauan Kembali di PN Jakarta Selatan.

Terkait adanya pemberian pendampingan kepada Jaksa Pinangki oleh Kejagung, dikecam Indonesian Corruption Watch (ICW) dengan sejumlah argumentasi .

Argumentasi pertama, tindakan jaksa Pinangki yang bertemu dengan buronan Kejagung dinilai telah mencoreng nama Korps Adhyaksa. Karenanya yang bersangkutan dinilai tidak layak mendapatkan pendampingan hukum.

“Tindakan Jaksa Pinangki tersebut telah melanggar aspek  etika dan hukum,”ungkap peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.

Kurnia menyebutkan, pelanggaran etika karena telah bepergian ke luar negeri tanpa sepengetahuan atasan, bepergian ke luar negeri sampai  sebanyak 9 kali pada 2019, dan dua kali diduga bertemu dengan Djoko Tjandra.

Mengenai pelanggaran hukum karena Jaksa Pinangki disangka telah menerima sejumlah uang dari Djoko Tjandra untuk turut mengurusi perkara di Mahkamah Agung.

Argumentasi kedua,  pendampingan hukum oleh Kejagung dikhawatirkan akan digunakan untuk melindungi Jaksa Pinangki dari jerat hukum. Kemudian argumentasi ketiga, dikhawatirkan juga penyidikan  dilakukan Kejagung tidak akan berjalan objektif. “Pendampingan hukum  berpotensi mengganggu ritme penanganan perkara dan menimbulkan kesan adanya konflik kepentingan,” ujar Kurnia.

Sementara argumentasi keempat, Kurnia menduga pendampingan hukum ini bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persatuan Jaksa Indonesia (PJI).

Dalam ADART, lanjut Kurnia, tertulis  bahwa tujuan PJI adalah meningkatkan integritas dan profesionalisme jaksa sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penegak hukum. Selain itu juga disebutkan bahwa PJI bertujuan membela dan mendampingi anggota yang menghadapi persoalan hukum terkait dengan tugas profesinya.

“Tindakan yang dilakukan oleh jaksa Pinangki tidak terkait dengan tugas dan profesinya sebagai seorang jaksa, sebab pertemuan yang bersangkutan dilakukan tidak atas dasar persetujuan dari atasannya dan dilakukan dengan seorang buronan Kejaksaan,” ungkap Kurnia.

Pasang Badan
Kurnia mengatakan, sejak awal ICW curiga Kejaksaan Agung akan memasang badansaat oknum di internal lembaganya tersangkut kasus hukum. Hal ini bisa dilihat saat Kejagung menerbitkan pedoman pemeriksaan Jaksa beberapa waktu lalu. Pada pedoman tersebut menyebutkan upaya hukum terhadap Jaksa harus mendapatkan izin dari Jaksa Agung. Walau akhirnya pedoman tersebut dicabut Kejagung.

Selain itu, Kurnia juga  memprediksi penanganan perkara  dugaan suap yang melibatkan jaksa Pinangki  tidak akan berkembang atau terhenti hanya pada jaksa tersebut.

“Ada oknum petinggi di internal Kejaksaan Agung lain yang diduga mengetahui pertemuan antara Jaksa Pinangki dan Djoko Tjandra namun terkesan didiamkan saja,” ungkap Kurnia.

Atas dasar tersebut, diungkapkan Kurnia, ICW  meminta Kejaksaan Agung untuk mencabut keputusan untuk memberikan pendampingan hukum terhadap jaksa Pinangki dan minta kasus ini diambil alih oleh KPK.

“Pendampingan hukum oleh Kejaksaan Agung ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh Divisi Hukum Polri saat menjadi kuasa hukum dari dua terdakwa penyiram air keras ke wajah Novel Baswedan. Hasilnya sudah dapat diprediksi, penanganan perkara tersebut tidak lagi  mencerminkan profesionalitas,” kata Kurnia.

Ditegaskan kemabli oleh Kurnia, ICW meminta Kejaksaan Agung segera mencabut keputusan memberikan bantuan hukum kepada Piangki. Sebab, menurut ICW, tindakan Jaksa Pinangki yang bertemu dengan buronan kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra telah mencoreng Korps Adhyaksa itu sendiri.

“Yang bersangkutan tidak layak mendapatkan pendampingan hukum. Terlebih lagi, tindakan Jaksa Pinangki telah melanggar dua aspek sekaligus, yakni etika dan hukum,” ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya, Selasa (18/8/2020).

Alasan Kejagung memberikan pendampingan hukum,  lantaran Pinangki masih bagian dari Korps Adhyaksa, walau statusnya dalam penahanan.

Menurut Kurnia, bantuan hukum yang diberikanpada Pinagki  dikhawatirkan digunakan untuk melindungi Jaksa Pinangki dari jerat hukum. Selain itu, penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan patut diduga tidak akan berjalan objektif, sebab, pendampingan hukum itu berpotensi mengganggu ritme penanganan perkara dan menimbulkan kesan adanya konflik kepentingan.

Hal tersebut dilihat saat Kejaksaan mengeluarkan pedoman pemeriksaan jaksa beberapa waktu lalu, yang mana menyebutkan bahwa upaya hukum terhadap jaksa harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Jaksa Agung. Kendati pedoman tersebut kini telah dicabut. Selain itu, pendampingan hukum akan menggambarkan perkara dugaan suap yang melibatkan Jaksa Pinangki diduga tidak akan berkembang atau terhenti hanya pada jaksa tersebut. Padahal Kejaksaan mempunyai kewajiban hukum untuk menelusuri, apakah ada oknum petinggi lain di internal Kejaksaan Agung  yang diduga mengetahui pertemuan antara Jaksa Pinangki dan Djoko Tjandra namun terkesan didiamkan saja. (B-003) ***