ICW  : Tidak Bekerja Optimal Mendesak Jokowi Mengevaluasi Kinerja BIN

5
ICW  : Tidak Bekerja Optimal Mendesak Jokowi Mengevaluasi Kinerja BIN

BISNIS BANDUNG – ICW menyoroti kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) yang dikepalai Budi Gunawan dan mempertanyakan kemampuan BIN, sehingga buronan kelas kakap seperti Djoko Tjandra  bisa bebas lalu lalang keluar masuk Indonesia. ICW mendesak Jokowi untuk mengevaluasi kinerja BIN.

Leluasanya Djoko Tjandra datang dan pergi dari Indonesia masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Sebab, buronan Kejaksaan Agung itu dengan mudah lolos dari pantauan.

Sebab itu ICW menyoroti kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) dan mempertanyakan kemampuan BIN, sehingga buronan kelas kakap seperti Djoko Tjandra  keluar masuk Indonesia.

“Mudahnya koruptor lalu lalang di Indonesia menjadi tamparan keras bagi penegak hukum. Kasus Djoko Tjandra menunjukkan bahwa Badan Intelijen Negara tidak memiliki kemampuan dalam melacak keberadaan koruptor kelas kakap tersebut,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (28/7).

“Mulai dari masuk ke yurisdiksi Indonesia, mendapatkan paspor, membuat KTP elektronik hingga mendaftarkan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuktikan bahwa instrumen intelijen tidak bekerja secara optimal,” ungkap Kurnia. Menurutnya, ICW mencatat bahwa sejak 1996 hingga 2020 ada 40 koruptor yang masih buron. Lokasi yang teridentifikasi menjadi tempat persembunyian para buronan koruptor , antara lain Papua Nugini, China, Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat dan Australia. Nilai kerugian akibat korupsi para koruptor itu capai Rp 55,8 triliun dan USD 105,5 juta.

Penegak hukum yang belum bisa menangkap para buronan itu yakni Kejaksaan Agung 21 orang, Kepolisian 13 orang, dan KPK 6 orang. Dijelaskan Kurnia , pengalaman BIN sebenarnya pernah memulangkan dua buronan yakni mantan Bupati Temanggung yang ditangkap di Kamboja pada tahun 2015 lalu, Totok Ari Prabowo dan Samadikun Hartono di China pada tahun 2016.

“Namun berbeda dengan kondisi saat ini, praktis di bawah kepemimpinan Budi Gunawan, tidak satu pun buronan korupsi mampu dideteksi oleh BIN,” ujar Kurnia.

Kurnia menyinggung UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara telah mendefinisikan bentuk ancaman yang menjadi tanggung jawab kelembagaan BIN, salah satunya adalah ekonomi nasional. Sehingga, mendeteksi keberadaan buronan kasus korupsi dan menginformasikan kepada penegak hukum merupakan satu dari rangkaian tugas lembaga intelijen .

Terlebih lanjut Kurnia, Pasal 2 huruf d jo Pasal 10 ayat (1) UU a quo  menjelaskan perihal koordinasi dan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri. “Dapat disimpulkan bahwa pencarian serta sirkulasi informasi dari BIN belum menunjukkan hasil yang maksimal,” tutur Kurnia.

Kurnia menunjuk  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2020. Dalam DIPA tersebut, negara memberikan alokasi anggaran kepada BIN sebesar Rp 7,4 triliun yang mana Rp 2 triliun di antaranya digunakan untuk operasi intelijen luar negeri.

Selain itu, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk modernisasi peralatan teknologi intelijen. Kurnia menilai besarnya anggaran yang diterima dengan masih banyaknya jumlah buronan yang berkeliaran tidak linear dengan kinerja BIN.

ICW mendesak Jokowi untuk mengevaluasi kinerja BIN :

  • Presiden Joko Widodo harus segera mengevaluasi kinerja Kepala BIN, Budi Gunawan, karena terbukti gagal dalam mendeteksi buronan kasus korupsi, Djoko Tjandra, sehingga yang bersangkutan dapat dengan mudah berpergian di Indonesia.
  • Presiden Joko Widodo segera memberhentikan Kepala BIN, Budi Gunawan, jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa adanya informasi intelijen mengenai koruptor yang masuk ke wilayah Indonesia namun tidak disampaikan kepada Presiden dan penegak hukum.

Ulah Djoko Tjandra (DT) di antaranya telah menyeret tiga oknum jenderal polisi yang diduga telah membantu DT keluar masuk Indonesia, bahkan mengawalnya . DT sudah menghilang sejak 2009 tiba-tiba muncul dengan membuat e-KTP di Jakarta Selatan dan daftarkan Peninjauan Kembali di PN Jakarta Selatan. Kehadiran Djoko Tjandra ini membuat geger, sebab statusnya sebagai buron , namun ia bisa melakukan sejumlah kegiatan layaknya bukan buronan.

Belakangan pihak yang membantu Djoko Tjandra saat berada di Indonesia, salah satunya adalah jenderal polisi Brigjen Prasetijo yang mengeluarkan surat jalan bagi Djoko Tjandra, sehingga bisa leluasa keluar masuk Indonesia. Ia  kini ditetapkan sebagai tersangka dan dicopot Kapolri  dari jabatannya. Dua jenderal polisi lainnya juga sudah dicopot Kapolri terkait pelarian Djoko Tjandra ini.  (B-003) ***