ICW: Upaya Sistematis Bungkam Kritik Dan Aksi Publik Polri Beli Alat Rp 408 Miliar Untuk Antisipasi Pendemo Penolak UU CK

3076
ICW: Upaya Sistematis Bungkam Kritik Dan Aksi Publik Polri Beli Alat Rp 408 Miliar Untuk Pendemo Penolak UU CK

BISNIS BANDUNG – Peneliti ICW Wana Alamsyah mengungkapkan,  Polri telah berbelanja senilai Rp 408,8 miliar untuk belanja keperluan pengamanan demonstrasi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja sejak September 2020. Belanja peralatan tersebut diduga untuk antisipasi aksi massa penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Dikemukakan  Wana Alamsyah, berdasarkan data ICW, Polri sudah belanja sejak pertengahan September lalu. Sementara Omnibus Law UU Cipta Kerja sendiri baru disahkan Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober.  ICW menduga Polri memang sudah memprediksi bakal terjadi gelombang unjuk rasa yang besar menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Merujuk data Sistem Layanan Penyediaan Secara Elektronik (LPSE) Polri, ICW menyebut , ada lima paket belanja yang diduga berkaitan dengan demonstrasi penolakan Omnibus Law.

Pertama adalah pengadaan command control system for intelligence target surveillance yang dikategorikan sebagai tambahan dan dibelanjakan pada 16 September 2020, senilai Rp179,4 miliar dengan satuan kerja yang menggunakannya adalah Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri.

Kedua, belanja helm dan rompi anti peluru Brimob pada 21 September. Dalam LPSE tertulis  bahwa paket pengadaan tersebut dikategorikan sebagai anggaran mendesak-APBNP.

Nominal belanja helm dan rompi antipeluru sebesar Rp 90,1 miliar. Pembelian dilakukan untuk satuan kerja di Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

Ketiga, pembelian peralatan tactical mass control device yang dikategorikan sebagai kebutuhan mendesak-APBNP. Satuan kerja yang membelanjakannya adalah SLOG Polri pada 28 September 2020 dengan senilai  Rp 66,5 miliar.

Belanja dalam sebulan

Keempat, belanja alat counter UAV and Surveillance Korbrimob yang dikategorikan sebagai anggaran mendesak. Peralatan itu dibelanjakan pada 25 September 2020 dengan nilai pengadaan mencapai Rp 69,9 miliar.

Kelima, Polri juga membelanjakan anggaran mendesak itu untuk pengadaandrone observasi tactical yang digunakan oleh satuan kerja Korbrimob Polri. Pengadaan itu dilakukan pada 25 September 2020  sebesar Rp 2,9 miliar.

“Total pengadaan kelima paket mencapai Rp 408,8 miliar dengan jangka waktu yang relatif pendek , yaitu, sekitar 1 (satu) bulan lamanya,” kata Wana.

“Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dan menguatkan dugaan bahwa Polri terlibat dalam upaya sistematis untuk membungkam kritik dan aksi publik,” ungkap Wana.  Ahli hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan ,melarang demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja tidak tepat karena warga negara memiliki hak berunjuk rasa seperti diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Hak kebebasan warga negara dilindungi konstitusi. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan telegram agar seluruh jajarannya mencegah demonstrasi menolak Omnibus Law.

“Jadi tidak boleh dilarang karena penyampaian aspirasi hak konstitusional warga negara , apalagi terhadap kebijakan-kebijakan negara yang bermasalah,” kata Feri kepada CNNIndonesia.com, baru-baru ini .(B-003) ***