IKLH Berada Pada Peringkat 30, Jawa Barat Darurat Lingkungan

255

BISNIS BANDUNG- Kondisi ruang dan lingkungan hidup di Jawa Barat yang terus mengalami penyusutan  mengalami darurat lingkungan. Berdasar Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Jawa Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan .  IKLH Jawa Barat berada pada peringkat 30 dari 33 provinsi di Indonesia. Direktur Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan, S.Si mengungkapkan, kondisi tutupan hutan dan kawasan lindung yang rusak dan semakin berkurang berpengaruh pada siklus air dan neraca air di Daerah Aliran Sungai (DAS). Pada musim hujan dilanda banjir , sebaliknya pada musim kemarau mengalami kekeringan..

Dikemukakan Dadan ,  Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jawa Barat hampir seluruhnya mengalami keruksakan, seperti DAS Citarum, Cimanuk, Cimandiri,  Cisanggarung,  Citanduy, Cipunagara dan lainnya.  Data  Walhi Jawa Barat, untuk tahun 2018 luasan kekeringan mencapai 90.000 hektar yang tersebar di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Walau dibandingkan  tahun sebelumnya  (400.000 ha),  kekeringan tahun ini tidak luas, namun bisa meluas mengingat musim kemarau dalam siklus normal masih berlangsung hingga September 2018. Kekeringan akan semakin meluas, karena kondisi DAS di Jawa Barat  tidak sehat, DAS Jawa Barat  sangat rusak. “Wilayah lindung dan tutupan hutan terus berkurang, wilayah-wilayah resapan air makin berkurang, alih fungsi lahan hijau di daerah tangkapan air berubah fungsi yang tidak berkaidah lingkungan,” tutur Dadan.

Wilayah di Jawa Barat yang mengalami kekeringan  tersebar di beberapa wilayah, Dadan menyebut wilayah  Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Indramayu, Bekasi, Depok, Bogor Utara, Ciamis, Pangandaran, Sukabumi, Cianjur dan lainnya. Ada sekitar 19 kabupaten/kota  yang saat ini mengalami kekeringan.  Sulit , terutama untuk mendapatkan air bersih pada musim kering, banyak warga masyarakat yang  memanfaatkan air sungai yang tak laik pakai  untuk kebutuhan rumah tangga . Termasuk lahan pertanian yang tidak bisa ditanami.  “Walhi Jawa Barat belum melakukan riset khusus dampak kekeringan terhadap kesehatan, namun dugaan kekeringan dan kekurangan air  bisa mengakibatkan gangguan pada kesehatan , karena menggunakan air yang kualitasnya buruk,”ujar Dadan.

Walhi Jawa Barat melihat, upaya pemerintah Jawa Barat untuk mengantisipasi kekeringan sudah ada dengan program dan kebijakan  Dinas Pertanian, Kehutanan dan dinas PSDA, namun tidak menelaah akar masalah, yakni salah urus tata ruang yang mencuatkan berkurangnya  kawasan lindung dan resapan air. “Dari lapangan, kami belum melihat  upaya yang nyata dari pihak pemerintah mengatasi dampak kekeringan, walaupun Pemprov Jawa Barat sudah memiliki rencana pengadaan pompanisasi dan perbaikan saluran irigasi pertanian, namun fakta di lapangan petani Indramayu misalnya,  masih kesulitan untuk mendapatkan air untuk tanam padi.

 Dikemukakan Dadan ,  upaya yang harus dilakukan pemerintah, tidak sebatas upaya jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Pemerintah daerah dan pusat bisa secara bersama-sama merumuskan kebijakan dan program penanganan bencana kekeringan  jangka panjang secara terpadu dari hulu ke hilir, lintas sektor. Hal yang mendasar dalam jangka panjang misalnya,  bagaimana  melakukan revisi atas kebijakan RTRW yang selama ini tidak memiliki persfektif perlindungan DAS dan pengurangan resiko bencana kekeringan . Harus ada upaya bersama yang mempercepat pemulihan kerusakan lingkungan hidup yang masuk ke dalam RPJMD Jawa Barat 2018-2023,  program antisipasi kekeringan dan penanganan dampak dan resiko kekeringan harus masuk ke dalam RPJMD untuk lima tahun ke depan. “Saya kira masyarakat sudah aktif secara swadaya berupaya mengantisipasi masalah kekeringan, sebelum pemerintah bergerak, masyarakat sudah melakukannya sendiri. Karena air adalah kebutuhan dasar, tanpa air, mereka akan mati. Banyak upaya masyarakat yang sudah dilakukan, warga berkorban membeli air bersih untuk kebutuhan rumah tangga dengan uangnya sendiri. Petani mengeluarkan modal untuk buat sumur tanah di area persawahan atau membeli pompa air untuk mengambil air dari sungai. (E-018)***