Impor Beras Saat Panen Akibatkan Harga Gabah Petani di Pasaran Turun  

16
Impor Beras Saat Panen Akibatkan Harga Gabah Petani di Pasaran Turun

BISNIS BANDUNG– Pengamat Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Widyatama, Dwi Fauziansyah Moenardy S.IP., M.I.Pol menilai pemerintah beralasan mengimpor beras untuk menjaga ketersediaan beras dalam negeri agar harganya terkendali. Dan ada alasan  menambah cadangan yang  sering disebut  Iron Stock atau ketersediaan barang yang disimpan di Bulog guna  memastikan barang itu selalu ada.

Akan tetapi pemerintah harus memastikan beras impor mampu menjaga kestabilan harga  di pasaran, khususnya  menjelang bulan puasa dan lebaran. Di samping itu  pemerintah harus  memperhatikan masa panen agar para petani tidak mengalami kerugian karena barang yang tersedia melebihi permintaan yang akan merusak harga.

Berdasarkan informasi dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) puncak panen raya musim tanam Oktober-Maret 2020 adalah Maret-April 2021. Berdasarkan data dari HKTI , potensi gabah kering giling (GKG) Januari-April mencapai 25,37 juta ton atau setara dengan 14,54 juta ton beras naik 3 juta ton dibandingkan periode yang sama 2020. Dilihat dari data tersebut seharuanya pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan tersebut karena akan mempengaruhi harga gabah dari petani.

Dwi Fauziansyah   mengungkapkan, hingga saat ini belum diketahui  mengimpor   beras  dari negara mana?  Tetapi selama tahun 2020 Indonesia termasuk salah satu negara yang mengimpor beras dari Vietnam untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Kebijakan ini menjadi masalah dilihat dari waktunya. Kenapa kebijakan ini harus dilakukan saat mendekati panen raya tahun 2021? berdasarkan data BPS, produksi beras nasional alami kenaikan tipis 0,07 persen menjadi mencapai 31,63 juta di 2020.

Kenaikan produksi pun diperkirakan berlanjut di 2021. Potensi produksi beras sepanjang Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan produksi pada periode sama di 2020 yang sebesar 11,46 juta ton.

Baca Juga :   Truk Tronton Tabrak Kios Dan Warung Satu Tewas

Data dari  HKTI pun sama, potensi gabah kering giling (GKG) Januari-April mencapai 25,37 juta ton atau setara dengan 14,54 juta ton beras naik 3 juta ton dibandingkan periode yang sama 2020. Dari 2 data pembanding ini menunjukan tren positif untuk panen raya tahun 2021.

“Walaupun pemerintah menganggap hal masih bersifat ramalan karena dibeberapa wilayah yang memiliki curah hujan cukup tinggi seharusnya hal ini tidak menjadi alasan dalam mengambil kebijakan impor beras tersebut. Hal ini jelas akan berdampak pada harga gabah petani,” tutur Dwi Fauziansyah  kepada Bisnis Bandung (BB), Senin  (22/3/2021)   di Bandung.

Pemerintah beranggapan angka produksi baik data dari BPS dan HKTI masih bersifat ramalan. Dan adanya kemungkinan kenaikan atau penurunan. Perlu kita cermati konsep ketahanan pangan dan bagaimana pemerintah mengantisipasi kecukupan pangan dalam negeri. Hal ini bisa kita mengerti dari pemahaman iron stock dari pemerintah Dalam rangka ketahanan pangan dan untuk situasi darurat (bencana alam dan bencana sosial), pemerintah perlu memiliki stok pangan (beras) yang dapat dengan segera didistribusikan. Selama ini, untuk keperluan darurat, pemerintah mengambil stok beras yang ada di Bulog. Pemerintah harus mengeluarkan dana untuk membayar beras tersebut. Hal ini menjadi tidak fleksible karena dana tersebut mungkin belum tersedia atau prosesnya lama sementara keadaan di lapangan menuntut kecepatan penyediaan beras.

Untuk itu pemerintah perlu memiliki stok yang dapat setiap saat disalurkan sesuai keinginan, stok tersebut dikelola oleh Bulog sebagai sebuah institusi pemerintah yang selama ini telah menangani beras. Asumsi dalam memahami perhitungan cadangan beras pemerintah yaitu Apabila diasumsikan konsumsi beras nasional sekitar 30 juta ton per tahun maka untuk mengantisipasi ketahanan pangan selama 0,5 bulan diperlukan cadangan stok sekitar 1,25 juta ton. Asumsi dasar ini yang digunakan pemerintah dalam impor beras. Tetapi timing pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dalam waktu mendekati panen raya ini yang dapat menyebabkan distorsi harga di pasaran dan gabah petani.

Baca Juga :    SUPERFEST ROAD TO HODGEPODGE 2019  KEMBALI MENYAPA BANDUNG

Langkah yang harus dilakukan untuk mengamankan ketersdian beras didalam negeri yakni memfokuskan pada panen raya dan memastikan harga gabah petani tidak jatuh. Serta memperbaharui data agar sinkron antara data BPS, HKTI dan gudang-gudang yang ada di Indonesia, serta ketersediaaan beras yang saat ini ada dipasaran. Masyarakat dan petani membutuhkan transparansi dari pemerintah dalam memberikan alasan yang logis berupa data yang jelas mengenai ketersediaan pangan nasional.(E-018)***