Impor Garam: Pemerintah tak Punya Desain Pengembangan

17
Impor Garam: Pemerintah tak Punya Desain Pengembangan

BISNIS BANDUNG— Sebagai negara dengan garis pantai nomor dua terpanjang di dunia, Indonesia  mempunyai persoalan  harus mengimpor garam. Dengan demikian, pemerintah  dianggap tidak memiliki desain pengembangan industri garam, dan  masalah lainnya adanya perbedaan data antara kementerian perdagangan dan  KKP mengenai garam Indonesia.

“Dari dua alasan tadi kualitas dan suplai menurut saya sudah cukup tepat untuk menjaga stok kebutuhan industri Indonesia. Kebijakan impor ini haruslah tepat sasaran karena jangan sampai memberatkan para petambak garam rakyat dan tidak berimbas pada garam konsumsi yang selama ini dipasok oleh garam lokal untuk keperluan rumah tangga” kata Pengamat Perdagangan Internasional  Universitas Widyatama Bandung, Dwi Fauziansyah Moenardy, SI, MI Pol kepada Bisnis Bandung,  Senin (29/3/2021) di Bandung.

Menurut Dwi, impor garam perlu dicermati dari dua alasan, yaitu kualitas dan suplai. Dalam hal kualitas yang dihasilkan petani garam Indonesia masih tergolong rendah. Kebanyakan garam rakyat  rata-rata di bawah 92-90 persen kadarnya. Garam yang dihasilkan ini hanya untuk konsumsi rumah tangga.

Garam juga diperlukan untuk kebutuhan industri. Sebab itu produksi garam rakyat lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Perlu diketahui sektor industri tidak membutuhkan garam secara utuh, yang dibutuhkan adalah kandungan dalam garam seperti NaCl dengan kandungan minimal 97% yang baik digunakan seperti untuk kebutuhan farmasi, kosmetik, tekstil, dan sebagainya.

Jadi memang ada kebutuhan garam untuk yang spesifik kandungannya. Inilah yang menyebabkan garam lokal/rakyat tidak bisa masuk pasar industry tapi hanya untuk konsumsi rumah tangga. Alasan kedua, suplai. Kebutuhan industri menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono import garam dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan industry manufaktur sebesar 3,9 juta ton, aneka pangan 1,3 juta ton, dan lainnya 2,4 juta ton. Dilihat dari 2 alasan tersebut Pemerintah memutuskan untuk mengimpor garam untuk mengatasi persoalan garam di Indonesia.

Baca Juga :   Terminal Baranangsiang Butuh Perhatian, LRT Apa kabar?

Akademisi Universitas Widyatama ini mengimbuhkan, perlu dicermati kebutuhan garam dalam negeri terbagi dalam 2 kelompok, untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan industry.  Saat ini produksi garam lokal hanya diperuntukan untuk konsumsi rumah tangga karena secara kualitas rata-rata kandungannya di bawah 92-90% kadarnya. Sedangkan kebutuhan industry membutuhkan kandungan min 97%. Sehingga produksi garam rakyat lebih banyak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan tahun 2021 produksi garam 3,1 juta ton akan tetapi sampai saat ini target tersebut belum tercapai karena curah hujan yang tinggi selain itu diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas produksi garam agar dapat memenuhi stok garam nasional.

Di tahun ini belum mencukupi karena adanya faktor curah hujan yang tinggi sehingga target produksi garam pemerintah belum mencapai target. Selain itu  secara kualitas masih belum sesuai dengan kualitas permintaan dari industry. Kualitas garam rakyat sebetulnya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar industry, asalkan perlu dilakukan teknologi untuk melakukan pemurnian garam. Dengan adanya teknologi untuk pemurnian maka garam produksi rakyat bisa diserap langsung oleh pasar industrI. Secara kualitas produksi sesuai dengan standar konsumsi rumah tangga tapi belum mencapai kualitas yang bisa masuk ke pasdar industry.

Dari catatan BPS, Indonesia tercatat langganan impor garam dari Australia, India, China, Selandia Baru, Singapura, Jerman, Denmark, dan negara lainnya. Dari negara-negara itu, sejak tahun 2010 hingga 2019, Indonesia paling banyak mengimpor garam dari Australia. Secara kualitas garam impor sesuai dengan standar yang diinginkan pasar industry Indonesia. Dengan kadar kandungan min 97%. “Selama ada pengawasan dari pemerintah maka mengenai jalur impor dan tujuan impor untuk kebutuhan industry maka tidak akan mengganggu harga garam pasaran. Dan tidak akan merugikan petambak garam”.

Baca Juga :   Mayora Terdepan Laksanakan Vaksinasi Gotong Royong

Target pemerintah Jokowi 2015 adalah swasembada garam,  akan tetapi sampai sekarang masih impor. Hal ini menunjukan pemerintah belum memiliki desain pengembangan produksi garam yang tepat selama ini. Peningkatan kualitas garam terus dilakukan pemerintah melalui PT. Garam dengan menyediakan garam untuk kebutuhan indutri akan tetapi masih mengalami keterbatasan dan hanya mampu memproduksi 40.000 ton garam pertahunnya inipun baru menjadi pilot proyek.  (E-018)***