Industri Alas Kaki Hanya Bertahan Tiga Bulan Lagi

62
Industri Alas Kaki Hanya Bertahan Tiga Bulan Lagi

BISNIS BANDUNG- Kepala Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI), Heru Budi Susanto   menilai dampak yang paling dirasakan akibat dari mewabahnya Covid 19 adalah menurunnya kapasitas produksi. Saat ini kapasitas produksi terpakai hanya 41%, sehingga ketimpangan produksi berdampak pada pangaturan manajemen karyawan, meskipun opsi PHK adalah pilihan terakhir para pengusaha alas kaki.

Industri alas kaki diperkirakan hanya mempunyai daya tahan hingga 3-4 bulan ke  depan. Hanya 13 % perusahaan yang mampu bertahan hingga 6 bulan ke depan. Akibat pandemi ini juga, 70% industri alas kaki mengalami kesulitan bahan baku.

“ Asosiasi Persepatuan  Indonesia (Aprisindo) menyampaikan, akibat terhambatnya bahan baku banyak dari kapasitas industri saat ini hanya terpakai 21 persen hingga 45 persen. Saat ini pabrik masih berproduksi dengan kapasitas sekitar 72% adalah industri besar yang orientasinya untuk ekspor, dengan jumlah tenaga kerja di atas 5.000 tenaga kerja,”  katanya kepada Bisnis Bandung (BB), Senin (19/10/2020)  di Bandung.

Berdasarkan survei terhadap anggota Aprisindo, tercatat 70 persen industri mengalami masalah bahan baku dan 30% tak bermasalah. Selain itu, ada sekitar 37% perusahaan mengeluhkan kesulitan mengimpor bahan baku.

 Sedangkan, di masa pandemi ini 36 persen supplier bahan baku tutup. Sebanyak 18% industri alas kaki juga mengeluhkan adanya kenaikan harga dan 9 persen mengalami kesulitan prosedur untuk mendapatkan bahan baku. Apalagi, kondisi ini juga diperburuk dengan sulitnya mengekspor produk-produk alas kaki.

Sekitar 20% pelaku industri mengalami penurunan penjualan  sehingga bisnis ini semakin terpuruk. Sedangkan, sebanyak 80% industri kesulitan menjual produknya ke luar negeri dikarenakan adanya kebijakan karantina wilayah atau lockdown.

Heru Budi  mengimbuhkan, ada beberapa rekomendasi untuk keberlangsungan/advokasi industri persepatuan/alas kaki. Diantaranya yakni: (1). Mempercepat penanganan wabah, (2). Adanya insentif pajak, stimulus, kemudahan perizinan dan bantuan pelatihan, (3). Menjaga pasar domestik khususnya yang belum mempunyai platform offline untuk menjaga nilai tambah pada sektor distribusi dan padat karya, (4).

Iuran BPJS diminta ditunda dengan tetap manfaatnya diberikan ke karyawan, (5). Karyawan yang dirumahkan (tidak bisa bekerja) bisa di gaji 50% dari upah, (6). THR bisa di cicil/dibayar sebagian dulu oleh perusahaan, (7). Pelarangan mudik tenaga kerja untuk mengindari PHK dan pengurangan tarif listrik industri yang masih berjalan selama pandemi, (8). Surat keterangan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri dan kebijakan pengaturan PSBB yang seimbang.( E-018)***