Irwan :  Amanat Konstisi Pilkada Harus Terpisah Dari Pileg dan Pilpres

5

BISNIS BANDUNG – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Irwan mempertanyakan kekhawatiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta digelar pada 2022.

Partainya lanjut Irwan , tetap meminta agar penyelenggaraan pilkada dinormalisasi dari yang dijadwalkan pada 2024 menjadi terselenggara di 2022 serta 2023 lewat revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

“Apakah mungkin ada kekhawatiran dari Presiden dan Partai-Partai Pemerintah jika pilkada DKI sesuai waktu pemilihan?,” kata Irwan.

Menurutnya, amanat konstitusi mengharuskan penyelenggaraan pilkada terpisah dari pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres), sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Irwan berpendapat, penyelenggaraan pilkada serentak dengan pileg dan pilpres pada 2024 terlalu berat bila dilihat dari sisi teknis.

“Pelaksanaan pilkada paling betul sebenarnya adalah mengikuti siklus akhir masa jabatan. Apalagi legitimasi politik ketika daerah dipimpin oleh pelaksana tugas juga tentu dipertanyakan,” kata anggota Komisi V DPR RI itu kepada CNNIndonesi, Selasa pekan lalu yang dikutip Bisnis Bandung.com

Irwan meminta pemerintah dan DPR melihat status kekhususan DKI Jakarta, Aceh serta Papua com , baru-baru ini yang dikutip Bisnis Bandung.dalam wacana tetap menyelenggarakan pilkada secara serentak di 2022.

Diingatkannya, bahwa Jakarta, Aceh dan Papua tetap harus menyelenggarakan pilkada sesuai waktu karena memiliki aturan tersendiri.

Senada, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan tetap ingin pilkada dinormalisasi  terselenggara pada 2022 dan 2023. Menurutnya, ada tiga aspek yang menjadi alasan kuat untuk menormalisasi pilkada ke 2022 dan 2023.

Pertama, aspek penyelenggaraan. Pelaksanaan pilkada akan lebih ringan dan fokus karena beban penyelenggaraan tidak bersamaan dengan pileg dan pilpres 2024. Menurutnya, normalisasi waktu penyelenggaraan pilkada akan membuat iklim demokrasi tetap terjaga. Kedua, aspek pemilih. Langkah menormalisasi pilkada akan membuat masyarakat mendaptkan informasi yang lebih baik terkait kapasitas dan kapabilitas calon kepala daerah. Terakhir, dari aspek anggaran. Efisiensi anggaran justru tidak akan tercapai bila pilkada digelar serentak dengan pileg serta pilpres di 2024. Beban APBN untuk pelaksanaan pilkada, pileg serta pilpres di 2024 berpotensi mengganggu pembangunan nasional dan daerah pada tahun tersebut.

Baca Juga :   Pekerja Pengambil JHT Keluhkan Pemberlakuan Pajak Progresif

Kemunculan kepemimpinan lokal

“Penyelenggaraan Pilkada 2022 dan 2023 justru memperkuat praktik demokrasi dengan memberikan kesempatan munculnya kepemimpinan lokal yang lebih terdistribusi secara merata. Ini akan berdampak positif bagi regenerasi kepemimpinan daerah dan nasional berjalan secara sehat,” ungkap Mardani.

Jika memaksakan penyelenggaraan pemilu dan pilkada pada 2024 berpotensi menimbulkan korban jiwa yang lebih besar dibandingkan Pemilu serentak 2019.

Menurutnya, memaksakan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak di 2024 berpeluang membuat preferensi calon pemilih lebih banyak menjadi transaksional dan emosional.

“Politik uang bisa kian masif, kontestasi tidak lagi berdasarkan gagasan program. Fungsi representasi juga menurun karena pejabat yang terpilih jadi merasa tidak punya kontrak sosial dengan pemilih,” ujarnya.

Dikemukakan Mardani , mayoritas fraksi di Senayan saat ini ingin agar pembahasan RUU Pemilu tak dilanjutkan. Situasi ini terjadi setelah NasDem dan PKB “balik badan”.Setelah sempat  mendorong agar pembahasan RUU Pemilu dilakukan.  Kini PKB dan NasDem  bergabung bersama PDIP, PAN serta PPP menyatakan menolak atau tak mau melanjutkan pembahasan RUU Pemilu. (B-003) ***