Iuran BPJS Naik Rakyat Kecil Panik

20

BERAPA pun anggaran kesehatan digelontorkan, BPJS Kesehatan akan tetap defisit. Sekarang, iuran BPJS naik 100 persen. Kenaikan itu tidak dapat ditunda lagi karena defisit anggaran BPJS terus membesar.

Pengeluaran terbesar selama tahun 2015 untuk penanganan penyakit yang tergolong katastropik. Penyakit tidak menular  itu yaitu penyakit kanker, paru obstruktif kronis, kardiovaskuler, dan diabetes mellitus. Menurut Direktur Pelayanan BPJS biaya layanan kesehatan terbesar itu meliputi penyakit jantung (13 persen), gagal ginjal kronis (7 persen). Kanker (4 persen), stroke (2 persen), talasemia (0,7 persen), leukemia (0,3 persen), dan hemofilia (0,2 persen). Mereka mendapat pelayanan kesehatan penuh dengan biaya cukup tinggi. Misalnya, biaya cuci darah bagi pasien gagal ginjal  dan pasien kanker mendapat pelayanan kemoterapi.

Meskipun kepesertaan masyarakat dalam program BPJS Kesehatan belum benar-benar merata, pada dasarnya masyarakat merasa tertolong. Mereka mendapatkan pelayanan kesehatan secara ”gratis. Bahwa pada saat berobat ke rumah sakit, mereka harus ”berkorban” harus antre di puskesmas meminta surat rujukan, kemudian antre  nomor di rumah sakit, menunggu panggilan di loket BPJS, dan harus antre lagi din klinik. Mereka masih menganggap halm itu wajar.

Dampak tidak langsungnya, masyarakat sekarang semakin sadar akan pentingnya hidup sehat.Mereka terdorong pergi ke rumah sakit daripada datang ke orang pintar atau membeli obat warungan. Orang yang biasanya takut jarum suntik sekarang sudah mau menyampaikan keluhan sakitnya kepada dokter. Hal itu penting bagi upaya peningkatan kesejahteraan dan pengetahuan masyarakat. Kesadaran itu akan tumbuh bersamaan dengan peningkatan daya nalar masyarakat.

Namun tiba-tiba saja masyarakat dikejutklan dengan ketetapan penyelenggara BPJS Kesehatan menaikkan iuran/premi yang cukup besar. Banyak orang khawatir kenaikan itu justru akan sanat membebani rakyat kecil, khususnya rakyat kecil yang tidak termasuk golongan miskin. Kaum  miskin sudah sejak awal mendapatkan keistimewaan, dapat kartu BPJS tanpa harus membayar premi. Pemilik kartu jamkesmas, tinggal menukarkan kartu itu dengan kartu BPJS, ia akan mendapat pelayanan kesehatan yang sama dengan pembayar premi.

Alasan kenaikan cukup rasional. Pemerintah belum mungkin menanggung biaya pelayanan kesehatan bagi semua rakyat Indonesia. Selain anggarannya minim, juga infrastruktur pelayanan kesehatan dan SDM-nya masih jauh dari rasio memadai. Namun tidak terlalu bijak kalau defisit anggaran yang diderita BPJS Kesehatan, kembali dibebankan kepada rakyat. Seyogianya pemerintah mencari jalan lain agar pelayanan kesehatan tetap prima, rakyat tidak terlalu terbebani.

Pemerintah dapat meminta semua perusahaan agar menyisihkan CSR-nya untuk membantu rakyat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Dana hibah yang masuk ke kas daerah juga sebagian atau bahkan semuanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selama ini pemkot/pemkab sering bingung menggunakan dana hibah sehingga dibagikan begitu saja kepada orang yang tidak berhak, lebih baik digunakan sebagai bantuan pelayanan kesehatan warga.***