Jabar Alami Perubahan Tutup Lahan Sangat Drastis Potensi Konflik Cukup Tinggi

1

BISNIS BANDUNG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja menilai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, dapat menyelesaikan masalah ketidaksesuaian batas daerah . Menurutnya, situasi seperti itu berpotensi terjadi di Jabar karena perubahan tutup lahannya sangat drastis.

Hal itu dikatakan Setiawan saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021 di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung,baru-baru ini.

“Ini salah satu yang kami tunggu-tunggu. PP 43 Tahun 2021 . Menurut kami urgensinya sangat tinggi, karena pada kenyataannya banyak yang harus kita sinkronkan,” kata Setiawan.

“Kalau melihat data Global Urbanization, kurang lebih  65 % tinggal di perkotaan. Jawa Barat saat ini sudah mencapai di atas 70 %. Artinya potensi konflik yang ada saat ini cukup tinggi,” ungkapnya.

“Tentu saja dengan PP ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, karena akan terus jadi masalah jika tidak ada instrumen penyelesaian,” tambahnya.

Setiawan  menyebutkan, bahwa Jabar mengalami perubahan tutup lahan yang sangat drastis selama kurun waktu antara tahun 2000 hingga 2018, yakni berkurangnya hutan lahan kering primer seluas 300 hektare/tahun, hutan lahan kering sekunder seluas 1.224 hektare/tahun, perkebunan seluas 943 hektare/tahun dan area persawahan berkurang seluas 1.912 hektare/tahun.

Selain itu, permasalahan RTRW Jabar juga diperparah dengan bertambahnya pertanian lahan kering campur seluas 7.444 hektare/tahun, pertanian lahan kering seluas 1.901 hektare/ tahun serta pemukiman/bangunan seluas 7.822 hektare/ tahun.

Oleh karena itu, Setiawan berharap PP Nomor 43 Tahun 2021 akan dapat menyelesaikan masalah ketidaksesuaian batas daerah, ketidaksesuaian RTRW Provinsi beserta turunannya, ketidaksesuaian garis pantai, ketidaksesuaian rencana tata ruang laut serta kelembagaan dan tata ruangannya. “Inilah permasalahan kami di daerah yang dihadapi saat ini,” ujar Setiawan. (B-003) ***

Baca Juga :   Biayanya Mahal HKI Belum Banyak Dimiliki Pengusaha