JADI BUPATI PADA MASA PANDEMI

97
JADI BUPATI PADA MASA PANDEMI

    TAMPAK sekali, betapa repotnya presiden, gubernur, walikota, dan bupati di seluruh Indonesia. Mereka harus pontang-panting mengurus negeri ini yang tengah terpapar wabah corona. Tak ada waktu istirahat barang sejenak. Setiap detik terus memonitor perkembangan penyebaran Covid-19. Mencari cara paling tepat memutus mata rantai penularan pandemi yang amat sangat meresahkan itu.

     Urusan lain yang juga sama-sama mendesak, hampir tidak tergarap. Konsentrasi pemikiran dan tindakan, benar-benar terfokus pada wabah. Namun masalah di luar Covid-19 pada dasarnya tidak dapat ditinggalkan atau ditunda. Banyak masalah yang mendesak. Banyak target yang terpaksa tidak dapat diselesaikan sesuai rencana. Banyak sekali masalah yang timbul yang didorong merebaknya pandemi. Masalah kesehatan yang manjemuk, bukan hanya yang berkaitan dengan pandemi, serta segudang masalah lain yang harus ditangani.

     Masalah yang sangat mendesak, di samping masalah kesehatan adalah  masalah ekonomi. Bagaimana kiat presiden, gubernur, walikota, dan bupati menjaga stabilitas ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Belum lagi keinginan, pendapat, dan kritik sebagian masyarakat yang melengkapi merebaknya Covid-19.

    Semua masalah itu benar-benar menguras tenaga dan pikiran semua pejabat. Prapandemi, semua masalah itu dapat ditangani sesuai skala prioritas. Sekarang skala prioritas itu menjadi sangat kabur. Berbagai kegiaan yang terancang dengan persiapan cukup matang, terpaksa harus tertunda.

    Kegiatan yang tadinya tertunda dan sekarang sudah ditetapkan akan dilaksanakan ialah pemilihan kepala daerah serentak. Pilkada serentak di seluruh Indonesia itu tidak dapat ditunda-tunda lagi. Sesuai ketentuan, para bupati, walikota, dan gubernur yang habis masa jabatanmnya, mau tidak mau harus diganti. Pergantian itu hanya dapat dilakulan melalui pemilihan di daerah masing-masing.

    Mulai Jumat kemarin, pendaftaran para bakal calon sudah dimulai. Tampaknya antusiasme masyarakat terhadap pilkada masih  sangat tinggi.  Terutama, tentu saja, para bakal calon dan pengusungnya. Hal itu terbukti pada saat pendaftaran para balon ke KPU. Mereka dating bersama-sama pengurus partai pendukung dan simpatisan serta konsituen. Karena antusiasme itulah, mereka datang berkompoy tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Nereka banyak tidak menggunakan masker, berkerumun bahkan berdesakan di pintu KPU.

     KPU tidak dapat berbuat banyak karena kerumunan itu di luar ruangan penerimaan balon. Tapi seyogianya balon dan petinggi parpol mampu menahan diri dan para konsituen agar mematuhi protokol kesehatan. Mereka merupakan calon pemimpin utama di daerah, apa yang kita harapkan dari mereka yang mengabaikan peraturan berupa protocol kesehatan. Bukan hanya masyarakat biasa, Presiden Jokowi meminta protokol kesehatan dilaksanakan oleh semua orang khususnya para balon pada pilkada 2020. Para balon bukan justru merasa bangga dielu-elukan konsituen, diiringi beratus orang. Justru merekalah yang harus mencegah dengan meminta pengertian para simpatisan.

      Sebagian masyarakat menilai, para balon yang datang dengan ratusan konsituen, merupakan peristiwa yang bisa menjadi presieden buruk. Kita khawatir, rasa simpati masyarakat terhadap balon tersebut berkurang. Amat disayangkan ketidak-pagtuhan balon terhadap peraturan akan mengurangi kepercayaan masyarakat pada saatnya nanti.  Semoga tidak seperti itu. ***