Jangan Menjual Sawah

4066

WAKIL Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum mengimbau, para petani tidak mudah menjual lahan pertanian miliknya. “Menjual tanah, lahan pertanian seperti sawah, sekilas nilai jualnya memamg menggiurkan. Namuin kita akan sulit membelinya lagi. Harganya lebih tinggi. Kalaupun dapat membeli lahan pertanian kembali, luasnya tidak akan sebesatr yang dijual,”kata Wagub Jabar di Cianjur.

Imbauan Wagub itu bukan pertama kali dilontarkan.  Pemda Provinsi Jawa Barat, melalui Gubernur Danny Setiawan yang kemudian diambil over oleh Gubernur  Heryawan, berkali-kali meminta kepada para petani, tidak tergiur iming-iming harga tinggi. Pemprov meminta, lahan pertanian tetap lestari, tidak terjadi alih fungsi lahan. Imbaun itu juga diambil alih oleh kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan lahan pertanian abadi untuk kepentingan ketahanan pangan.

Hasilnya, alih fungsi lahan terus berlangsung. Para petani yang memiliki lahan satu dua hektar memilih menjualnya kepada pengembang. Alasannya sederhana, lahan sempit itu kalaupun digarap, hasilnya tidak cukup untuk hidup satu tahun baik untuk kebutuhan pokok, apalagi kebutuhan sekunder. Tengok saja Kabupaten Karawang. Dua puluh tahun lalu, dari tepi rel kereta api sebelah utara stasiun, pandangan kita hampir tak terhalang. Persawahan bagai lautan yang tidak bertepi.  Pantai utara Karawang lamat-lamat terlihat dari jarak 20 – 25 km.

Sekarang pemandangan itu benar-benar berubah. Melangklah sedikit saja dari Pasar Johar ke utara, kiita sudah dihadapkan kepada kompleks-kompleks permukiman. Jayanti, Palawad, Tegalsawah, Ciranggon, sampai Talagasari,  dahulu dihubungkan dengan totoang  (jalan yang kosong/tanpa bangunan). Sekarang berubah menjadi lahan permukiman, pabrik, dan bangunankomersial lainnya. Pada satu sisi, tumbuhnya permukiman, pabrik, dan bangunan komersial lainnya merupakan cirri terjadinya peribahan ke arah modernisasi . Perubahan dari kehidupan yang agraris ke modern yang ditandai dengan tumbuhnya industri, merupakan perkebangan yang menggembirakan. Artinya masyarakat di sana, semakin maju, setara dengan masyarakat di kota besar. Kehidupan  masyarakat hilir semakin  setara dengan masyarakat girang (yang tinggal di kota).

Sebagai anggota masyarakat, kita harus ikut bangga, orang hilir bukan lagi rakyat tertinggal. Tumbuhnya industri di kawasan itu memacu masyarakat meraih kehiduoan yang modern, terpelajar, dan maju. Namun pada sisi lain, kita membutuhkan pangan sebagai hasil panen para petani. Kita memerlukan tenaga pengolah sawah. Kinerja para petanui justru semakin dibutihkan sejalan dengan makin besarnya kebutuhan akan pangan.

Melihat dua sisi perkembangan yang dikotomis bahkan paradoksal itu sungguih-sungguh membingungkan para petani. Mengejar kehidupanmodern harus meningkatkan pendidikan bagi anak-anak mereka. Itu semua memerlukan modal. Tidak ada pilihan, satu-satunya cara hanyalah menjual lahan peertanian miliknya. Mereka sudah tidak peduli lagi  apakah lahan yang sudah bukan miliknya itu digunaakan untuk apa. Pabrik, permukiman, toko swalayan, atau apa saja. Mereka tidak mau tahu lagi. KJeluarga itu pindah kekota, ngontrak rumah, membeli motor, dan perabotan rumah tamgga. Tidakpunya pekerjaan tetap. Bekerja serabutan atau menganggur.

Kita yang sudah menjadi pemilik paham demokrasi yang liberalistis, tidak boleh turut campur pada kepentingan pribadi orang lain. Kita (pemeribntah) tidak dapat melakukan intervensi. Mereka pemilik lahan. Mereka merasa punya hak penuh apakah akan tetap dijaduikan lahan pertanian atau dijual kepada pengembang. Ketika lahan pertanian itu  beralih fungs menjadp kawasan industri atau  real estat, pemeritah juga tidak dapat berbnuat banhyak. Sebatas imbauan seperti yang disampaikan Wagub Jabar tersebut.

“Jangan menjual lahan pertanoan!”hanyalah imbauan. Pemerintah tidak mungkin turut campur tehadap kehiduan pribadi para petani. Meniolak investasi dan tidak membangun apa-apa karena tidak punya lahan, itu juga tidak mungkin dilakukan pemerintah. Pamarintah juga butuh industri, meningkatkan pembangunan perumahan bagi rakyatnya, membangun dan menyediaakan infrastruktur, kawasan industri, apaetemen, permukiman sederhana, dan sebagainya. Semua itu butuh lahan, butuh tanah.  Ketika pengembang  meminta izin mambangun permukiman, pabrik, kawasan industri, jalan dan jembatan, sesuai dengan kebijakan pembangnan, pemerintah mengizinkannya. Malah segala perizinan demi kemajuan, tidak boleh dilalaikan. Perizinan harus mudah, cepat, birokrasi dan regulasi dipotong

Kebutuhan akan sesuatu mau tidak mau harus bertabrakan dengan kebutuhan lain. Tabrakan itulah yang harus kita hindarkan bersama.   Di sanalah letaknya seni pembangunan dan pemerintahan. ***