Jika THR Dicicil Derita Buruh Pun Makin Bertambah

1
Jika THR Dicicil Derita Buruh Pun Makin Bertambah

BISNIS BANDUNG— Pimpinan Pusat Federasi SP TSK SPSI menolak rencana kebijakan kementrian tenaga kerja mengeluarkan aturan untuk memperbolehkan perusahaan mencicil atau menunda pembayaran THR 2021 Kepada Pekerja/Buruh.

Kebijakan itu sangat merugikan buruh, tahun 2020 Menaker  pernah mengeluarkan aturan THR dicicil dan ditunda yang akhirnya berdampak banyak perusahaan mencicil dan menunda pembayaran THR 2020, bahkan sampai sekarang ada perusahaan yang belum bayar THR 2020 kepada buruhnya.

Kondisi tahun 2020 dengan sekarang tahun 2021 sangat berbeda, perusahaan sudah beroperasi secara normal, pandemi Covid 19 selalu dijadikan alasan oleh pemerintah untuk membuat aturan-aturan yang sangat merugikan kaum buruh.

” Pengesahan UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh, kemudian tanggal 2 Februari 2021 keluar PP nomor 34, tentang TKA PP nomor 35 mengenai PKWT, alih daya dan PHK, PP nomor 36 mengenai Pengupahan, PP nomor 37 mengenai JKP, kemudian pemerintah mengeluarkan Permen 2 tahun 2021 mengenai pengupahan untuk industri padat karya.  Semua kebijakan pemerintah  itu sangat berpihak ke pengusaha, apalagi dengan rencana Menaker  membolehkan pengusaha  mencicil dan menunda pembayaran THR 2021 lengkap sudah penderitaan kaum buruh, ” tegas Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto  kepada Bisnis Bandung ,  Senin (29/3/2021) di Bandung.

Roy Jinto mengatakan, berdasarkan aturan THR dibayar oleh pengusaha minimal satu bulan upah dibayarkan sekaligus paling lambat 7 hari sebelum hari raya kepada buruh.

“Kita meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan agar tidak mengeluarkan aturan THR dapat dicicil atau ditunda, buruh menolak aturan tersebut kalau pemerintah memaksakan berarti pemerintah memang memaksa buruh untuk turun kembali kejalan melakukan aksi unjuk rasa penolakan aturan tersebut, jadi kalau terjadi kerumunan itu karena kesalahan pemerintah,” ucapnya.

Sementara itu,  Sekretaris Aliansi Buruh Jabar,  Iyan Sopyan mengatakan, bahwa filosofi pemberian THR adalah sebagai pengamalan Pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. THR diberikan setiap peringatan besar hari agama, uang THR itu sesungguhnya harus disisihkan setiap bulan, diakumulasikan dalam setahun, sementara kalau masa kerjanya belum setahun, diberikan secara proporsional.

“Jadi THR itu sebenarnya adalah uang pekerja yang dikumpulkan setiap bulan jatuh tempo pengambilannya adalah secara sekaligus setiap hari besar keagamaan, jadi kalau dicicil berarti sudah jadi pengingkaran atau menahan/mengambil/menggelapkan hak orang lain, terus kalau THR dicicil akan menjadi beda makna karena harus diberikan pada saat hari raya (ini bahaya karena bisa-bisa zakat fitrah juga bisa dicicil) dan secara filosifi sebenarnya yang  tidak membayar THR secara sekaligus pada saat hari raya sudah terindikasi anti Pancasila yang seharusnya ditindak tegas oleh pemerintah jangan malah dikasih ruang untik melanggar,”tegas Iyan.

Ia menambahkan, sanksi dalam bentuk denda sebagaimana Permenakertrans nomor 6 tahun 2016 harus disempurnakan menjadi 5% setiap hari keterlambatan, bahkan apabila sama sekali tidak bayar harus dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, jangan hanya sanksi administratif apalagi masalah THR bisa direlaksasi karena alasan Covid-19 jangan sampai terjadi, pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh harus dapat melaporkan langsung kepada pihak kepolisian, bukan hanya kepada PPNS yang sangat lamban dala, melakukan prosesnya. ( E-018)***