Jokowi : Kita Harus Membenci Produk Asing Tapi Pemerintah Impor Beras Satu Juta Ton

44

BISNIS BANDUNG – Kepala Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jabar, Taufan Akib mengatakan ketersediaan beras di wilayahnya hingga 24 Maret 2021 mencapai 176.144 ton setara beras. Ketersediaan beras pada gudang-gudang milik Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog), saat ini masih aman.

Taufan Akib menegaskan ketersediaan di wilayahnya hingga 24 Maret 2021 mencapai 176.144 ton setara beras. “Itu terdiri atas stok Cadangan  Beras Pemerintah (CBP) sekitar 175.418 ton dan beras premium sekitar 726 ton,” ujar Taufan, Kamis (25/3/2021).

Stok masih bisa bertambah karena penyerapan gabah petani masih terus dilakukan, apalagi saat panen raya.

Di wilayahnya, lanjut Taufan, dengan tujuh gudang yang tersebar, kapasitas maksimal penyimpanan dapat mencapai 400.000 ton. Artinya, masih memiliki ruang untuk penyerapan pengadaan sekitar 225 .000 ton lagi.

Soal penyerapan beras hasil petani, pihaknya mengoptimalkan peran Satuan Kerja (Satker) Pengadaan Gabah-Beras (ADA) dan Mitra Kerja Pengadaan, termasuk jaringan beserta Unit Pengolahan.

“Kami pun meningkatkan peran market intelligence, baik mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lainnya, seperti BPS (Badan Pusat Statistik), Dinas Pertanian Provinsi dan Kota-Kabupaten. Itu untuk memperoleh data harga dan produksi lebih awal di lokasi yang segera, sedang panen dan telah panen,” ungkapnya

Tidak itu saja, pihaknya pun melakukan penjajakan kegiatan on farm melalui pola kemitraan. Bahkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan perbankan sebagai upaya menambah pelayanan hari dan jam layanan operasional aktivitas penyerapan.

“Jadi, menjelang Ramadan, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan beras,” tambah Taufan Akib.

Benci produk asing ?

Dirangkum dari berbagai sumber sisi lain terkait dengan  rencana pemerintah impor beras sebanyak 1 juta ton , dalam menyikapi harga beras. Begitu harga bergerak naik, atau timbul kekurangan pasokan, jalan pintas yang sering diambil pemerintah adalah impor beras.  Sebelum  kebijakan impor diumumkan, beras impor sudah masuk ke pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia. Diduga  pihak tertentu  sudah deal dengan pihak eksportir untuk segera membanjiri pasar beras dalam negeri dengan beras impor.

Baca Juga :   Nunung Srimulat, Si Gempal Pembawa Tawa

Menurut pemerhati pangan, Cipta Lesmana, modus operandi spekulatif ini pernah dihentikan oleh pemerintah Jokowi pada pada 2016 selama 2 (dua) tahun. Saat itu Jokowi  berhasil menghentikan impor beras secara totall.

Pada pertengahan 2017 Presiden Jokowi bahkan dengan bangga mengumumkan Indonesia sebentar lagi mencapai swasembada beras, mengembalikan kejayaan beras di Orde Baru, sehingga Presiden Soeharto memperoleh penghargaan dari FAO. Bahkan ketika Indonesia diterpa El Nino dan La Nina dahsyat di penghujung 2016 sampai awal 2017 pun, Indonesia bisa survive tanpa impor beras. Impor beras mencuat lagi sekitar dua pekan  lalu. Mendag M. Lutfi  melempar kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton. Ironisnya, seminggu sebelum M. Lutfi mengumumkan impor beras,  Presiden Jokowi dengan suara tegas bahwa,  “Kita harus mencintai produk dalam negeri; tapi kita harus membenci produk asing. Jelas ya? Apakah mengkonsumsi beras impor tidak bertabrakan dengan seruan tegas Presiden untuk membenci produk asing? Bukankah impor beras 1 juta ton diadakan di tengah kuatnya cadangan Bulog dan bakal banjirnya produksi padi dalam negeri ?. (B-003) ***