Jokowi : Lebih Baik Tidak Usah Amandemen Jabatan Presiden Tiga Periode Ingin Menampar Muka Saya

415

BISNIS BANDUNG – “Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga maknanya. Menurut saya, satu ingin menampar muka saya. Kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja,” ujar Jokowi menanggapi isu wacana jabatan presiden tiga periode.

Wacana masa jabatan presiden tiga periode kembali mengemuka ke publik dilontarkan politikus senior sekaligus eks Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais yang disampaikan melalui YouTube Channel Amien Rais Official yang diunggah pada Sabtu (13/3/21) malam.

Kemudian yang lebih penting lagi, lanjut Amien , yang paling berbahaya adalah ada yang betul-betul luar biasa skenario dan back-up politik serta keuangannya itu supaya nanti presiden kita Pak Jokowi bisa mencengkeram semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, MPR dan DPD. “Tapi juga lembaga tinggi negara lain, kemudian juga bisa melibatkan TNI dan Polri untuk diajak main politik sesuai dengan selera rezim,” ujar Amien.

Eks Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebutkan, kalau arah rezim Jokowi kian jelas. Utamanya berkaitan dengan masa jabatan presiden.

“Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR, yang mungkin satu, dua pasal yang katanya perlu diperbaiki yang mana saya juga tidak tahu, tapi kemudian nanti akan ditawarkan baru yang kemudian memberikan hak presidennya itu bisa dipilih tiga kali,” kata Amien.

Terkait wacana masa jabatan presiden jadi tiga periode . Kepala negara dengan tegas menolak kemungkinan adanya masa jabatan presiden selama tiga periode.

“Sejak awal, sudah saya sampaikan, karena saya ini produk dari pemilihan langsung, sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen, apa jawaban saya? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana,” ujara.

Baca Juga :   Ransomware Masih Jadi Tren Serangan Siber

“Apakah tidak melebar ke mana-mana? Sekarang kenyataannya seperti itu kan. Ada yang lari, presiden dipilih MPR, ada yang lari presiden tiga periode, ada yang lari presiden satu kali 8 tahun. Kan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik, tidak usah amandemen,” ungkapnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu kemudian menyebut lebih baik konsentrasi diarahkan kepada kondisi perekonomian. Di mana tekanan eksternal bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan.

Ketentuan masa jabatan presiden tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan

Ketentuan tersebut merupakan buah amandemen UUD 1945 pertama yang diputuskan melalui Sidang Umum MPR RI pada Oktober 1999 lalu. (B-003) ***