Jusuf Kalla : Jalin Komunikasi Dengan Rizieq Untuk Menurunkan Tensi Politik Yang Tinggi

7609

BISNIS BANDUNG – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Rabithah Alawiyah meminta pemerintah turun tangan merespons peristiwa bentrok antara aparat kepolisian dengan Laskar FPI di Tol Cikampek, Senin (7/12) dini hari yang menewaskan 6 orang Laskar FPI. DPP Rabithah Alawiyah meminta pembentukan tim independen untuk mengusut peristiwa tersebut.

“Meminta dibentuknya tim independen yang terdiri dari berbagai komponen masyarakat sipil guna mengungkap peristiwa tersebut secara fair dan berimbang,” tulis Rabithah Alawiyah dalam pernyataan sikap mereka yang diterima awak media, Selasa (8/12).

Mengingat kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, Rabithah Alawiyah mengimbau agar seluruh pihak menunjukkan kebijaksanaan serta kedewasaan dalam bertindak sesuai dengan koridor hukum negara yang menjunjung tinggi perlindungan HAM. Seluruh pihak agar menahan diri dari sikap-sikap yang memperkeruh situasi.

“Mengimbau seluruh pihak agar mengedepankan dialog dalam merespons persoalan terkait sosial-kebangsaan”

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Koalisi mendesak pemerintah untuk membentuk tim independen melibatkan Komnas HAM dan Ombudsman RI untuk menyelidiki tindakan penembakan oleh aparat kepolisian dalam peristiwa tersebut.

Kecurigaan berlebihan

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah perlu menjalin komunikasi dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Menurutnya, komunikasi tersebut bisa dilakukan oleh jajaran pembantu Presiden Joko Widodo untuk menurunkan tensi politik nasional yang tinggi belakangan ini serta menyelesaikan berbagai persoalan Rizieq.

“Saya kira perlu, komunikasi supaya menurunkan tensi, karena tidak ada soal ya semakin mudah. Tidak usah level presiden, mungkin di bawahnya cukup, seperti saya dulu selesaikan di kantor saya, apa you punya masalah kita selesaikan,” kata JK saat berbincang dengan Pemimpin BeritaSatu TV Claudius Boekan dalam program ‘Special Interview with Claudius Boekan’ yang diunggah di akun Youtube BeritaSatu pada Jumat (4/12).

Baca Juga :   Firli : Ikhlas Beramal Orang Depag Tidak Menerima Yang Bukan Haknya

Disebutkan, menjalin komunikasi serta menyelesaikan masalah dengan Rizieq bukan hal yang sulit dilakukan saat ini. Persoalan justru akan semakin berat bila tidak segera diselesaikan.

Pasalnya, lanjut JK , rasa saling curiga akan muncul yang kemudian bisa ditafsirkan dari berbagai sudut pandang oleh publik.

JK juga menyinggung perdebatan di publik terkait hasil tes virus corona atau Covid-19 milik Rizieq. Menurut JK, hal tersebut sebenarnya tidak perlu diributkan. Bahkan, dia mempertanyakan langkah melaporkan Rumah Sakit Ummi Bogor yang  merawat Rizieq ke polisi.

“Hasil tes Habib Rizieq negatif atau positif, menjadi isu yang hangat, itu bisa memecah belah kita hanya urusan satu lembar surat yang tidak perlu sebenarnya diributkan, apa perlu ” ujar JK.

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu mengaku , tidak paham alasan pemerintah bersikap reaktif menyikapi kepulangan Rizieq ke Indonesia.

Menurutnya, situasi yang terjadi di Indonesia setelah kepulangan Rizieq terjadi hanya karena rasa kecurigaan yang berlebihan.

“Saya tidak paham, ya masing-masing curiga saja, masing-masing ada kecurigaan yang berlebihan saja,” ungkap JK.

Rizieq diketahui sempat menyampaikan, bahwa pihaknya siap melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah. Rizieq mengaku sudah menawarkan dialog dengan pemerintah ketika menggelar tabligh akbar sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Kali ini, Rizieq kembali siap berdialog dengan pemerintah. Syaratnya agar pemerintah  menghentikan kriminalisasi ulama, membebaskan para aktivis hingga pelajar yang ditangkap karena menyampaikan pendapat. “Kalau mau dialog, mau rekonsiliasi, ahlan wa sahlan. Kita siap dialog, kita siap damai, kita siap hidup tanpa kegaduhan” kata Rizieq. (B-003) ***