KAMI: Tidak Bertekuk Lutut Pada Negara Tertentu Hentikan Stigmatisasi Kelompok Keagamaan Dengan Isu Intoleransi

614
KAMI: Tidak Bertekuk Lutut Pada Negara Tertentu Hentikan Stigmatisasi Kelompok Keagamaan Dengan Isu Intoleransi

Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh mendeklarasikanKoalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digelar di Tugu Proklamasi Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menyebut KAMI sebagai gerakan moral yang berjuang demi mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera.

Deklarasi KAMI yang digelar , Selasa (18/8/2020) dihadiri sejumlah tokoh di antaranya, selain  Din Syamsuddin, juga Gatot Nurmantyo, Refly Harun, Said Didu, Rocky Gerung, Ichsanuddin Noorsy dan Ahmad Yani.

“KAMI adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Ketua Komite KAMI Ahmad Yani yang membacakan Jatidiri KAMI, di lokasi.

Disebutkan Ahmad Yani ,  KAMI berjuang membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan konstitusi. KAMI akan melakukan pengawasan dari segala potensi penyimpangan.

“KAMI berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai konstitusi, baik melalui edukasi, advokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik moral dan aksi-aksi dialogis, persuasif dan efektif,” ujar Ahmad Yani.

Delapan  tuntutan KAMI :

  1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk menegakan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
  2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.
  3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.
  4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.
  5. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.
  6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.
  7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.
  8. Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Sebelumnya, deklarator KAMI Din Syamsuddin mengatakan, Maklumat Menyelamatkan Indonesia berisi delapan poin terkait keprihatinan terhadap kehidupan kebangsaan akhir-akhir ini. KAMI menyoroti perihal aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan HAM.

Menanggapi  maklumat KAMI , koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ,  Maklumat itu diharapkan memberikan kritik yang solutif kepada pemerintah.

Ketua DPP PKB Daniel Johan tak mempermasalahkan pembacaan maklumat KAMI itu. “Selama konstitusional, ya tidak masalah. Masukan yang solutif, sangat baik,” kata Daniel kepada wartawan, Minggu (16/8/2020). Sementara , Sekjen PPP Arsul Sani menilai KAMI yang dipimpin Din Syamsuddin cs tengah mengambil peran oposisi bagi pemerintah.Mengambil peran oposisi di luar parlemen , tidak dilarang juga. Harapan saya, maklumatnya kritis-solutif, bukan kritis-insinuatif,” kata Arsul.

Menurutnya, kritik yang disampaikan asal tidak mengandung ujaran kebencian dan penistaan terhadap Presiden.  (B-003) ***