Kampung KB Menuju Desa Mandiri

404

BISNIS BANDUNG- Program keluarga berencana melalui Kampung Keluarga Berencana (KB) bukan hanya masalah kelahiran anak, akan tetapi membina kepesertaan kembali, memperkuat ketahanan keluarga, menumbuhkan kembali kegotongroyo­ngan masyarakat, hingga menjadi pintu masuk desa mandiri.

Untuk mengefektifkan program KB adalah memperkuat Kampung KB. Ini pen­ting lantaran KB erat kaitannya dengan penataan penduduk yang terdiri atas penduduk usia tidak produktif (anak-anak dan manula) maupun usia produktif (angkatan kerja).

Oleh karena itu, tugas BKKBN tidak hanya pengendalian pertumbuhan penduduk, melainkan juga menjalankan tugas meningkatkan kesehatan ibu dan anak. ”Hingga mempersiapkan generasi yang baik ilmu dan akhlak,” kata Kepala Perwakilan Badan Keluarga Berencana (BKKBN) Jabar, Sukaryo Teguh Santoso dalam diskusi de­ngan wartawan pekan lalu di Bandung.

Ia menyebutkan sangat diperlukan kepesertaan KB lewat peningkatan jumlah Kampung KB. Saat ini Jawa Barat baru memiliki 600 Kampung KB yang diharapkan jumlahnya akan terus bertambah. ”Kita juga terus memfungsikan kader-kader di tingkat kelurahan sampai tingkat RW,” katannya.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar terus menambah jumlah Kampung KB untuk meningkatkan keberhasilan program pe­ngendalian jumlah penduduk.”Idealnya satu kampung KB ada di setiap kecamatan,” ujarnya.

Kampung KB, katanya bukan semata-mata untuk pengendalian jumlah penduduk di daerah tersebut, namun juga menjadi lokasi pemberdayaan masyarakat, termasuk kesehatan dan infratruktur. “Jadi bukan hanya BKKBN yang bisa masuk di sini, bisa dari dinas kesehatannya, pemberdayaan perempuan , pendidikan , lintas sektoral bisa membuat program disini,” tegas dia.

Jabar menurutnya menjadi pelopor Kampung KB, di mana muncul di Kabupaten Sumedang tahun 80-an. Kemudian beberapa kampung KB muncul hingga akhir tahun 2015, Kampung KB menjadi program nasional. “Kampung KB ini tujuannya untuk memperkuat fungsi keluarga, menumbuhkan kembali sifat gotong royonh antar- masyarakat dan menjadi pintu masuk lintas sektoral dalam pemberdayaan masyarakat,” tegas dia.

Selain menambah Kampung KB, jumlah kader KB di Jabar juga akan terus ditambah. Idealnya jumlah kader KB di Jabar mencapai 6.000 orang, namun saat ini jumlahnya baru sekitar 3000 orang. BKKBN, menggarap inovasi pengembangan program kelarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) dengan melibatkan intervensi lintas sektor melalui kampung KB yang melibatkan berbagai instansi.

Ia optimistis, target itu bisa dicapai meski jumlah kecamatan yang ada di Jabar tersebar di 558 wilayah. Program ini, diterapkan di daerah yang populasinya dianggap sudah padat sehingga pembanguan berwawasan kependudukan dilaksanakan bersama warga setempat.
Laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat dari data BKKBN pada 2015 masih tinggi.

Contohnya, Kabupaten Bekasi sebesar 3,95 persen per tahun, Kota Depok 3,57 persen per tahun dan Kota Bekasi 2,74 pesen. Sedangkan Kabupaten Bogor 2,41 persen per tahun. Jumlah itu disumbang oleh angka kelahiran yang tinggi, ditambah perpindahan penduduk.
Jumlah angka kelahiran di kelompok umur 15-19 tahun perbandingannya di angka 37:1.000 wanita yang rentang usia reproduksinya masih panjang. Teguh optimistis, angka itu bisa ditekan tahun ini dengan menargetkan penurunan di angka ideal 2,1 persen.

Teguh akan mendorong penggunaan kontrasepsi bagi pasangan usia subur (PUS). Saat ini, di Jawa Barat terdapar 9,5 juta PUS, 66,27 persen sebagai pengguna kontrasepsi modern.
“Strategi kami ini melaksanakan kebijakan yang sudah ada, pemerataan KB yang berkualitas, KB dari arti yang luas. Tingkat partisipasi Jabar cukup bagus di kisaran 62 persen,” katanya. (B-002)***