Kamrussamad :  Pemerintah Menambah Utang Dana Pinjaman Jangan Dikorupsi

16

BISNIS BANDUNG – Pemerintah memproyeksikan defisit atau tekor APBN tahun 2020 menjadi 6,27% atau setara Rp 1.028,5 triliun.
Angka defisit itu semakin lebar dari prediksi sebelumnya yang tertuang pada Perpres Nomor 54 Tahun 2020. Sesuai beleid itu, pemerintah menyebut defisit APBN sebesar 5,07% terhadap PDB atau Rp 852.9 triliun.
Pelebaran defisit ini dikarenakan pemerintah memberikan anggaran tambahan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Anggota Komisi XI DPRRI Kamrussamad menilai  adanya perubahan kedua dalam defisit itu, artinya pemerintah menambah utang dalam periode yang singkat.
“Dalam 48 Hari (Periode 1 April-18 Mei 2020) utang pemerintah bertambah Rp 635 triliun, total utang menjadi  Rp 5.583,8 triliun. Jika data yang dipakai utang pemerintah bulan Februari 2020 senilai Rp 4.948,8 triliun, diperkirakan masih akan terus bertambah karena fundamental krisis kesehatan masih belum sepenuhnya terkendali. Kita berharap penggunaan dana pinjaman tersebut tidak dikorupsi,” ungkap Kamrussamad, Rabu  lalu.

Politisi Parta Gerindra itu juga mempertanyakan penyerapan anggaran kesehatan senilai Rp 70 triliun dan insentif untuk UMKM dan pemulihan ekonomi senilai Rp 270 triliun.

“Apakah sepenuhnya sudah terserap dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Apakah sudah efektif, tepat sasaran serta mampu menggerakkan sektor rill,” tuturnya.

Kamrussamad menilai perubahan postur APBN dilakukan dua kali dalam satu bulan menunjukkan pemerintah diragukan dalam menilai kondisi ekonomi untuk menentukan indikator ekonomi.
Menurutnya pelebaran defisit berpotensi membahayakan kedaulatan negara karena beban utang pemerintah sangat besar. Bahkan melampaui ratio utang standar internasional yang di tetapkan sejumlah lembaga keuangan dunia seperti IMF.

Kerentanan utang

“Bahwa indikator kerentanan utang pemerintah telah melampaui rekomendasi IMF dalam International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411,” ungkap Kamarussamad. Penerimaan pajak hingga April 2020 baru 30% dari target. Realisasinya hingga saat ini baru mencapai Rp 376,7 triliun.

Sementara Wakil Menkeu   Suahasil Nazara mengatakan,hingga April 2020, penerimaan dari PPh Migas tercatat Rp 15 triliun atau 34% dari target APBN. Sementara untuk pajak nonmigas nilainya Rp 361,7 triliun atau 29,9% terhadap APBN. Sedangkan untuk penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai realisasinya hingga April Rp 57,7 triliun atau 27,7% dari APBN.

Suahasil menjelaskan penerimaan dari PPn tumbuh sangat rendah atau hanya 1,9% di bulan April.

Dikemukakan , pajak terhadap perdagangan internasional bea masuk dan keluar itu semua negatif artinya ini refleksi perdagangan internasional kita ekspor impornya negatif. Berimbas ke bea masuk dan bea keluar, tahun ini penerimaannya menurun. (B-003) ***