Kata Ombudsman Jabar Banyak Keluhan atas Kinerja Polres dan Polsek

5
Kata Ombudsman Jabar Banyak Keluhan atas Kinerja Polres dan Polsek

BISNIS BANDUNG— Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, Dan Satriana mengemukakan, aksi anarkis yang merusak fasllitas kepolisian faktor penyebabnya pasti beragam dan perlu pemahaman lebih mendalam untuk melihat setiap kasus sebelum membuat kesimpulan terhadap keseluruhan fenomena tersebut.

Tentunya tidak dapat menyederhanakan penyebab semua fenomena tersebut hanya karena berkurangnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Meskipun tetap perlu  diperhatikan dan waspada, bahwa akumulasi ketidakpercayaan publik dapat saja memperburuk ketika ada konflik antara publik dengan sebuah institusi dengan berbagai macam penyebabnya.

Sama halnya penyebab ketidapuasan terhadap penyelenggara pelayanan publik lain, secara umum pelayanan institusi Kepolisian yang tidak sesuai dengan standar atau harapan publik maupun pengaduan yang tidak ditanggapi dengan baik jika dibiarkan berlarut bisa berakumulasi menjadi ketidakpuasan bahkan lebih jauh berkembang menjadi bentuk ketidakpercayaan publik terhadap institusi Kepolisian.

Sebagai aparat penegak hukum tentunya penilaian kinerja Kepolisian juga dapat berkaitan dengan keadilan yang dirasakan masyarakat terhadap kebijakan dan tindakan Kepolisian. Ada banyak hal yang dapat dibahas dengan masing-masing indikator penilaian kinerjanya. Namun jika kita membatasi pada perbaikan pelayanan, Insitusi Kepolisian merupakan salah satu lembaga yang aktif mendorong pembentukan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

Komitmen ini merupakan modal awal yang penting untuk memperbaiki berbagai komponen pelayanan di Institusi Kepolisian. Dalam pengelolaan pengaduan publik, institusi Kepolisian juga sudah mengembangkan berbagai saluran dan perbaikan pengelolaan pengaduan, misalnya dengan pembentukan pengaduan masyarakat berbasis aplikasi digital yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mengawal proses penyelesaian pengaduannya.

“Jadi selain berbagai penilaian lain, kita juga perlu mengapresiasi dan mengawal perbaikan yang telah dilakukan Kepolisian,” ungkap Dan Satriana kepada Bisnis Bandung, Senin (31 Mei 2021)   di Bandung.

Berdasarkan laporan yang diterima Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat selama Tahun 2020, alasan masyarakat melaporkan institusi Kepolisian antara lain adanya dugaan penundaan berlarut, yaitu dugaan mengulur waktu penyelesaian layanan atau memberikan layanan melebihi waktu layanan yang semestinya.

Dikatakan banyak dikeluhkan atas kinerja/layanan kepolisian ke Ombudsman Jabar sebagian besar adalah Polres dan Polsek mungkin karena kedua institusi ini banyak berhadapan langsung dengan masyarakat. Laporannya sebagian besar masih sekitar prosedural pelayanan publik, yaitu dugaan tidak memberikan pelayanan atau penundaan pelayanan publik yang berlarut.

“Selama ini, aduan/keluhan publik/masyarakat ke ombudsman terkait kinerja/layanan kepolisian apakah ada yang berlanjut ke jalur hukum? Ini bukan menjadi tujuan dari penyelesaian laporan oleh Ombudsman. Sesuai dengan UU Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, kewenangan Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan dilakukan melalui pemeriksaan yang menghasilkan pendapat, saran, dan rekomendasi terhadap dugaan maladministrasi yang dilaporkan masyarakat, ” paparnya.

Dan Satriana mengimbuhkan, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku saran dan rekomendasi yang dihasilkan oleh Ombudsman diberikan kepada Terlapor dan Atasan Terlapor yang diwajibkan melaksanakan Rekomendasi yang disampaikan Ombudsman tersebut. Undang-undang mengenai Ombudsman menyebutkan bahwa Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman.

Apabila Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Preside.  ( E-018)***