Keinginan Yang Berharap Anies Kena Delik Putrasidin : Protokol Kesehatan Dilanggar, Sanksinya Apa ?

3951

BISNIS BANDUNG – Pengamat dan aktivis sosial politik Rocky Gerung menilai pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama hampir 10 jam tampak sekali dipaksakan. Tidak jelas untuk apa tujuan pemeriksaan tersebut. Sebaliknya, kesan yang muncul justru hanya untuk memuaskan penguasa. Anies harus menjawab 33 pertanyaan soal kerumunan massa yang timbul akibat kepulangan Habib Rizieq Shihab, khususnya acara pernikahan putri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut.

Rocky mempertanyakan pelanggaran apa yang dilakukan Anies terhadap UU Karantina Kesehatan. Sebab UU ini tak pernah diterapkan dalam pandemi Covid-19 karena Presiden Jokowi sendiri memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

”Polisi terpaksa memperpanjang pemeriksaan itu karena berupaya untuk memenuhi keinginan istana yang berharap Anies kena delik. Padahal polisi mengerti bahwa tidak mungkin diberikan delik pada sifat UU yang tidak mempunyai kekuatan hukum,” ungkap Rocky dalam video Gagal Jerat Anies, Operasi Intelijen Istana Berantakan di saluran youtube Rocky Gerung Official, Rabu (18/11/2020).

Rocky menganggap seluruh kejadian mulai kedatangan Habib Rizieq hingga Anies Baswedan terjadi karena pemerintah tidak memiliki informasi yang akurat. Istana, menurut Rocky, tidak punya tim yang bisa mengolah informasi secara presisi. Yang diandalkan hanya opini publik melalui konperensi pers. Menurutnya, dua ujung tombak pembentuk opini andalan istana adalah buzzer atau influencer plus para komisaris BUMN dari para relawan.

Baca Juga: Awalnya Kedatangan Rizieq Dianggap Kecil Dan Gak Penting Fahri : Negara Kaget Dengan Fenomena Yang Terjadi

Kasus pelanggaran protokol kesehatan terkait penyelenggaraan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat belakangan ini menjadi sorotan luas.
Persoalan ini semakin menyita perhatian karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil Polri untuk memberikan keterangan mengenai hal tersebut. Anies menjalani pemeriksaan pada Selasa 17 November 2020.

Menjadi rujukan

Pakar hukum tata negara Irman Putrasidin menilai perdebatan mengenai pelanggaran protokol kesehatan dengan kaitan pelanggaran Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan tidak jelas.

“Pertanyaan konstitusionalnya adalah memangnya kalau protokol kesehatan dilanggar, sanksinya apa? Yang mana sih itu protokol kesehatan, apakah kemudian protokol kesehatan ini diatur dalam UU Karantina yang kemudian menjadi rujukan. Tampaknya yang kita perdebatkan ini tidak jelas,” kata Irman pada talkshow Indonesia Lawyers Club bertajuk Setelah Protokol Kesehatan Dilanggar, Selasa ,(17/11/20).

Menurutnya, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan ini tidak mengatur dengan jelas tentang protokol kesehatan yang saat ini menjadi perdebatan. Putrasidin yakin pembuat UU yang ditandatangani 7 Agustus 2018 tersebut tidak pernah membayangkan atau berimajinasi akan ada wabah seperti saat ini. “Tidak ada imajinasi itu, saya yakin tidak ada,” ungkapnya.

Dalam kaitan UU tersebut, Irman menilai tidak ada aturan yang menyebutkan gubernur yang menjalankan tugas sehari-hari pemerintah harus diundang untuk memberikan klarifikasi tentang peristiwa yang dianggap pidana.
“Tidak ada peristiwa pidana di situ, yang ada adalah peristiwa pemerintahan,” ujarnya. Menurut dia, kalaupun gubernur dipanggil, yang memanggil adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Kalaupun mau dipanggil, tidak ada peristiwa pidana di situ. Kenapa itu terjadi, itu terjadi karena kita tidak pernah mau duduk bersama untuk mendislkusi suara sayup yang didengar soal Covid-19 ini,” ujarnya. (B-003) ***